Diseminasi Kebijakan Mengenai Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Ownership)

0
31

(Vibizmedia -Nasional) Balikpapan, 7 Juni 2021.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan anti pencucian uang dan atau pencegahan pendanaan terorisme serta meningkatkan jumlah korporasi yang melaporkan pemilik manfaatnya (Beneficial Ownership) ke sistem AHU Online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kaltim menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kebijakan Mengenai Pelaporan Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Ownership) di Hotel Platinum, Balikpapan.

Kegiatan yang menerapkan protokol Kesehatan ini secara resmi dibuka Kepala Kantor Wilayah (Sofyan), dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sri Lastami), Kepala Divisi Keimigrasian (Hendro Tri Prasetyo) Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Munaji), Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Yarnawati), Kepala UPT di wilayah Kota Balikpapan. Peserta diseminasi adalah para Notaris dan para perwakilan dari perusahaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, adapun narasumber yakni  ibu Andhesti Rarasati dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bapak Anton Ikayadi dari Profesional Praktisi Anti Korupsi dan Bapak Aqua Dwipayana seorang Profesional.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa Salah satu rekomendasi FATF (Financial Action Task Force) dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan Terorisme adalah perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.

“Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan penambahan aplikasi untuk penyampaian informasi pemilik manfaat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Administrasi Badan Usaha. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan setiap korporasi yang melakukan pengesahan maupun perubahan, wajib melakukan pengisian data pemilik manfaat yang akan menjadi database dan bagian dari proses pengawasan korporasi ,” Jelas Sofyan

Lebih lanjut Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan hari ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penyampaian informasi pemilik manfaat (Beneficial Ownership) dalam usaha pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Meningkatkan jumlah korporasi (PT, CV, Yayasan dan Koperasi) yang melaporkan pemilik manfaatnya (Beneficial Ownership) ke sistem AHU Online di Provinsi Kalimantan Timur dan Meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif dalam penerapan pelaporan pemilik manfaat (Beneficial Ownership) dengan metode REACH (Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble, Action and Consistency).

Diakhir sambutannya Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menjadikan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik serta rasa terima kasihnya kepada para peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan diseminasi kali ini.

Usai sambutan dari Kepala Kantor Wilayah, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh para narasumber dengan dimoderatori oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sri Lastami), terlihat para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. (Red Humas Kumham Kaltim/MPP)

Sumber : Humas Kumham Kaltim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here