Diskusi Publik “Ngophi” (Ngobrol Bareng Otoritas Pusat Dan Hukum Internasional)

0
46

(Vibizmedia – Nasional) Badung – Kamis – (10/06) 2021 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk) mendampingi Gubernur Bali (Wayan Koster) dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Cahyo Rahadian Muzhar) dalam kegiatan pembukaan Diskusi Publik “Ngophi” (Ngobrol Bareng Otoritas Pusat Dan Hukum Internasional) dengan tema Sinergitas Kerja Sama Penegak Hukum Lintas Batas Negara sekaligus Diskusi Isu Kontemporer Hukum Internasional.

Kegiatan Ngophi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bidang Hubungan Luar Negeri (Linggawaty Hakim), Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Sekretaris NCB Interpol, Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dan Lembaga, Para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkumham Republik Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Akademisi serta Mahasiswa di Provinsi Bali.

Diskusi Publik Ngophi diawali dengan sambutan Gubernur Bali yang pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerja sama Hukum Internasional menjadi komponen penting dari penyelidikan atau penuntutan pidana jika kriminal tersebut melewati batas-batas Negara, salah satu komponennya adalah dengan terbentuknya bantuan hukum timbal balik dalam masalah kriminal yang dioperasikan bersama dengan kerjasama Hukum yang ada sekaligus merupakan instrumen paling penting untuk investigasi lintas batas dalam penegakan Hukum Internasional di tengah tantangan kondisi pandemi Covid-19. Selain itu Beliau juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajaran yang telah memilih Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini serta berharap semoga dengan banyaknya kegiatan seperti ini dilaksanakan di Bali dapat membantu mempercepat pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali yang sangat berdampak akibat pandemi covid-19.

Sementara itu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam sambutannya menyampaikan bahwa Diskusi Publik dengan konsep Ngophi ini ditujukan untuk mendiskusikan terkait apa saja yang nantinya perlu kita perjuangkan di tingkat Forum Internasional, dimana sebagai bagian dari masyarakat Internasional Indonesia membutuhkan bantuan Negara lain dan begitupun sebaliknya, saling ketergantungan satu Negara dengan Negara lainnya ini mengharuskan kita bekerjasama dalam berbagai bentuk baik itu Bilateral, Regional maupun Multilateral tentunya dalam berbagai forum Internasional. Lebih lanjut Beliau menegaskan bahwa keterketerwakilan Indonesia dalam berbagai Forum Internasional harus dipastikan mendorong kepentingan Nasional, oleh karena itu koordinasi dan kerjasama antar Instansi dan Lembaga terkait Indonesia perlu terus kita libatkan sehingga kita dapat menyamakan persepsi dan memastikan bahwa kepentingan Nasional terwakilkan di berbagai Forum Internasional.

Selain itu Beliau juga menjelaskan bahwa Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang ada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah Direktorat pelayanan publik dan Penegak Hukum dimana tugasnya adalah melayani Instansi Penegak Hukum pada saat akan melaksanakan kerjasama antar Negara khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Gubernur Bali didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai tanda dibukanya Diskusi Publik Ngophi ini.

Sumber : Humas Kanwil Bali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here