Melantik Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) PERIODE 2021-2024 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) PERIODE 2019-2022

0
36

(Vibizmedia – Nasional) BADUNG – Kamis, 10 Juni 2021 bertempat di Ballroom Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Jamaruli Manihuruk) bersama 32 (tiga puluh dua) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali (Constantinus Kristomo) bersama 32 (tiga puluh dua) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM lainnya dilantik menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Periode Tahun 2021 – 2024 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2019 – 2022 oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (Cahyo R. Muzar). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat dan Kantor Wilayah seluruh Indonesia, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri, Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Bali yang mewakili Gubernur Bali, serta Pengawas Pusat Notaris.

Kegiatan diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Pergantian Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Setelah dilakukan penandatanganan berita acara pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Pergantian Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan sambutan dan amanatnya yang menyampaikan terkait kebijakan dan arahan presiden mengenai pemulihan pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan perizinan dan pemangkasan regulasi. Pelaksanaan tersebut mengalami percepatan akibat pandemi Covid-19 yang telah membatasi ruang gerak kita sehingga pertumbuhan kapital mengalami economic setbacks. Sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan Indonesia untuk masuk dalam peringkat lower forties dalam ranking penilaian tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/ EODB) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, diperlukan dukungan yang lebih besar dari apa yang sudah notaris berikan selama ini dalam upaya perbaikan dari tiap-tiap indikator tersebut. Beliau mengatakan terdapat 10 indikator dalam EoDB yang memerlukan dukungan yang lebih besar dari notaris yaitu starting a business, dealing with construction permit, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investor’s rights, paying taxes, trading across border, enforcing contracts, dan resolving insolvency. Notaris diharapkan lebih teliti dan lebih cermat dalam membuat akta serta berperan aktif dalam penyusunan regulasi, dan terus beradaptasi terhadap kemajuan Indonesia.

Cahyo mengatakan terdapat 10 indikator dalam EoDB yang memerlukan dukungan yang lebih besar dari notaris yaitu starting a business, dealing with construction permit, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investor’s rights, paying taxes, trading across border, enforcing contracts, dan resolving insolvency. Notaris diharapkan lebih teliti dan lebih cermat dalam membuat akta serta berperan aktif dalam penyusunan regulasi, dan terus beradaptasi terhadap kemajuan Indonesia.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum juga mengajak para anggota MPWN yang dilantik agar bertindak professional, adil dan tidak memihak dalam melakukan pengawasan terhadap notaris, sehingga masyarakat terlindungi dari tindakan-tindakan dan perilaku notaris yang kurang professional.

Pada kesempatan yang sama, masih berkaitan dengan tugas Jabatan Notaris selaku kuasa dari penerima fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat memudahkan pendaftaran pembayaran PNBP dari layanan Bank Persepsi yang sudah ada selama ini yaitu melalui Mandiri Microsite.

Dengan adanya Mandiri Microsite ini dapat memberi manfaat agar wajib bayar/pengguna jasa dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah (single sign on) tanpa membuka tambahan aplikasi.

Perluasan channel pembayaran yang dimiliki oleh Bank Mandiri dapat membantu memberikan kemudahan maupun peningkatan PNBP di lingkungan Ditjen AHU untuk berkontribusi positif bagi negara.

Aplikasi ini diharapkan secara tidak langsung akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, utamanya di masa pandemi saat ini.

Sumber : Humas Kanwil Bali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here