Sosialisasi Sistem Penanganan Perkara Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT -TI)

0
63

(Vibizmedia – Nasional) Gorontalo – Kamis, (10/06) Kepala Divisi Pemasyarakatan (Bagus Kurniawan) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo bersama Kepala Bidang Keamanan, (Yopy W. Sumarauw) dan Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama (Sugeng Prayogi) mengikuti Sosialisasi Sistem Penanganan Perkara Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT -TI) secara daring bertempat diruangan rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan sosialisasi SPPT-TI ini menindaklanjuti Perpres No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan perluasan wilayah implementasi SPPT-TI tahun 2019-2020. SPPT-TI merupakan salah satu fokus kebijakan Pemerintah, dimana SPPT-TI menjadi salah satu aksi yang diharapkan dapat menjamin adanya ketersediaan, ketepatan, dan keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh dan memproses data dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas. Adapun tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya Aparat Penegak Hukum, agar mendukung kepatuhan dan kualitas input data perkara guna menunjang kelancaran terseleanggaranya pertukaran data melalui SPPT-TI

Kegiatan sosialisasi SPPT-TI di masing-masing wilayah dihadiri para aparat penegak hukum dari Kepolisian Sektor/Resort, Pengadilan Negeri/Tinggi, Kejaksaan Negeri/Tinggi, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narasumber yang hadir berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mahkamah Agung (MA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen PAS Kemenkumham), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dalam paparannya, Narasumber menjelaskan tujuan SPPT-TI merupakan salah satu fokus kebijakan Pemerintah, dimana SPPT-TI menjadi salah satu aksi yang diharapkan dapat menjamin adanya ketersediaan, ketepatan, dan keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh dan memproses data dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas.

Sumber : Humas Kanwil Gorontalo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here