Wapres K.H. Ma’ruf Amin Dorong Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua

0
160
Wapres K.H. Ma’ruf Amin saat bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Senin (21/06/21). (Foto: KIP SETWAPRES)

(Vibizmedia – Jakarta) Sebagaimana diketahui dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020, Wapres ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk itu, Wapres terus mendorong agar percepatan pembangunan kesejahteraan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat segera terlaksana.

“Saya ingin bahwa fokus dari program kegiatan yang dirancang harus dapat menjawab tantangan kondisi kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Barat,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta, Senin (21/06/21).

Pada kesempatan tersebut Wapres membahas mengenai perkembangan rencana aksi percepatan perkembangan pembangunan kesejahteraan di Papua, mencakup program kegiatan dan anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan tersebut. “Fokus pembangunan dalam 7 bidang sesuai dengan Inpres ya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian SDG’s,” ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres meminta agar Bappenas dalam menyusun program kegiatan dapat memetakan permasalahan dan dapat memastikan seluruh perencanaan dan program kerja dapat sesuai dengan kebutuhan wilayah.

“Ada semua datanya itu, saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai dengan kondisi wilayah, sesuai 7 fokus bidang, sehingga wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggal bisa diidentifikasi dan tersedia program kegiatan,” ungkap Wapres. “Intinya saya ingin memastikan program kegiatan yang dirancang itu ditujukan untuk menangani wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggal,” tambahnya.

Sebagai contoh, di bidang pendidikan Wapres menyadari masih tingginya angka putus sekolah dan di bidang kesehatan masih banyak warga kesulitan mengakses pos layanan kesehatan, maka Wapres meminta agar dapat segera diberikan solusi yang tepat bagi segala permasalahan . “Identifikasi harus dilakukan. Untuk memecahkan masalah, kita harus berbasiskan data, sehingga dapat dicari solusi yang tepat,” kata Wapres.

Selanjutnya, Wapres menuturkan agar setelah dilakukan pula identifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan, agar Bappenas segera mendorong realisasi penggunaan anggaran tersebut. “Kita perlu mengidentifikasi anggaran K/L yang tersedia dan dapat segera digunakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan,” kata Wapres.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here