(Vibizmedia-Nasional) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2021, Senin (21/06) menyampaikan pertumbuhan belanja pemerintah pusat masih terjaga. Hal ini didukung tumbuhnya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non-KL, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta membaiknya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Sampai dengan Mei, belanja negara mencapai Rp945,7 trilun tumbuh 12,1%. Belanja K/L tumbuh lebih tinggi 33,1% didorong oleh belanja barang, belanja modal dan penyaluran bansos. Belanja Non K/L tumbuh 7,8%, sementara transfer ke daerah dan dana desa tumbuh minus 2,8%.
“Jadi kerja keras APBN kita melalui sisi belanja didukung dengan penanganan covid yang bisa dan diharapkan terus terkendali telah menjadi faktor untuk mendukung counter cyclical dan pemulihan ekonomi,” ungkap Menkeu kepada awak media secara daring.
Untuk realisasi PEN sampai dengan 18 Juni sudah mencapai 32,4% yaitu Rp226,6 triliun dari pagu Rp699,4 triliun. Belanja barang naik 91,4% atau Rp132,4 triliun dibandingkan tahun lalu. Mayoritas belanja diperuntukan bagi masyarakat, bantuan untuk pelaku usaha mikro Rp11,76 triliun, pengadaan vaksin Rp8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis dan untuk biaya perawatan pasien covid yang mencapai 177.8000 pasien atau Rp11,97 triliun.
“Kami masih sekarang dengan Kementerian Kesehatan melakukan penelitian dan klaim perawatan bahkan dari tahun lalu yang saat ini sedang terus dilakukan dengan audit BPKP dan BPJS,” jelas Menkeu.
Belanja non K/L dalam bentuk subsidi dan belanja-belanja lain juga mengalami kenaikan meskipun tidak sebesar belanja barang maupun belanja modal. Kenaikannya 15,7% yaitu Rp56,6 triliun, naik dari Rp48,9 triliun pada posisi Mei tahun lalu. Dari mulai subsidi solar, minyak tanah, elpiji 3 kilo dan subsidi listrik untuk 37,4 juta pelanggan dan juga subsidi KUR untuk 2,8 juta debitur. Selain itu, juga petani yang mendapatkan bantuan dalam bentuk subsidi pupuk.
“Manfaat dari subsidi ini sekali lagi juga sebagai bantalan sosial pada saat kita menghadapi shock, kita memberikan bantalan sosial sambil kemudian terus mengembalikan perekonomian sehingga nanti secara bertahap kita bisa menyehatkan kembali APBN,” ujar Menkeu.
Sementara untuk transfer ke daerah masih menghadapi kendala karena mengalami kontraksi 2,8%. Tahun ini Rp298 triliun, sedangkan tahun lalu yang Rp306 triliun. Beberapa yang meningkat adalah Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemenuhan kurang bayar tahun lalu, Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik adalah untuk mendukung terutama pendidikan dan kesehatan membantu penanganan covid. Sementara untuk dana desa mengalami kontraksi 22,6%.
“Karena terdapat relaksasi pada tahun lalu dan tahun ini kita mencoba untuk mengembalikan dana desa terutama untuk menjaga dan mendukung PPKM mikro. Nampaknya dengan adanya pengaturan ini banyak yang dana desanya harus diubah APBDesnya dan proses ini tidak berjalan secepat yang kita harapkan sehingga penyaluran menjadi terhalang,” pungkas Menkeu
