Pertahankan WTP, Kumham NTB Adakan Prarekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN

0
66

(Vibizmedia – Nasional) Mataram, 25 Juni 2021 – Guna mengetahui kendala yang muncul selama menyurun laporan keuangan dan memberikan sarana dalam pencocokan serta penyesuaian data Barang Milik Negara (BMN), Kantor Wilayah Kemenkumham NTB mengadakan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester 1 Tahun Anggaran 2021. Acara ini diadakan secara virtual melalui zoom meeting diikuti oleh seluruh operator SAIBA dan SIMAK BMN Satuan Kerja di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham NTB.

Kepala Divisi Administrasi, Saefur Rochim, selaku penanggungjawab mengatakan kegiatan ini juga diadakan untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kantor Wilayah Kemenkumham NTB selama 11 kali. Output kegiatan ini diharapkan dapat terwujudnya data rekonsiliasi keuangan yang lebih baik serta tersusunnya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan agar Kantor Wilayah dapat terus mempertahankan predikat WTP.

Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto, dalam sambutannya meminta kepada seluruh Kepala Satuan Kerja serta teamworknya untuk segera menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan pada tahun 2020 sesuai dengan surat dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI tentang evaluasi data laporan keuangan. Haris juga mengutarakan harapannya terhadap operator SAIBA dan SIMAK BMN baik di Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja untuk tetap bersungguh-sungguh dalam melakukan tusinya.

“Saya sangat berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan seluruh agenda kegiatan keuangan yang menjadi temuan BPK dengan tetap menjaga sinergitas supaya menghasilkan laporan keuangan dan BMN yang berkualitas, akuntabel dan transparan untuk tetap mempertahankan WTP,” pesan Haris saat membuka acara.

Pra rekonsiliasi ini selain diikuti oleh operator SAIBA dan SIMAK BMN Kantor Wilayah Kemenkumham NTB serta satuan kerja di bawahnya, juga dihadiri oleh Biro Keuangan dan Biro BMN dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI serta operator SAIBA dan SIMAK dari BPHN, Balitbangkumham, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sumber : Humas Kanwil NTB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here