Kakanwil Dorong Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan Jabatan Notaris Saat Rakor MPDN, MPWN dan MKN di Halut

0
91

(Vibizmedia – Nasional) Tobelo, malut.kemenkumham.go.id – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, M Adnan mendorong penguatan, pembinaan, dan pengawasan jabatan notaris saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), dan Majelis Kehormatan Notaris, bertempat di Hotel Greenland, Tobelo, Halmahera Utara, Jumat (25/06/2021).

Saat memberikan sambutan Rakor Notaris, Kakanwil M Adnan didampingi Plt Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM yang juga Kadiv Administrasi, Raymond, J.H. Takasenseran, Kadiv Pemasyarakatan, Teguh Wibowo, Kabid Pelayanan Hukum, Zulfikar Gailea, Kabag Umum, M. Kasim Umasangadji, Kasubid Administrasi Hukum Umum, Muhammad Sidik, beserta jajaran.

Lanjut Kakanwil M Adnan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diatur bahwa jabatan notaris telah menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

“Sebagai institusi yang diberikan tugas oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan notaris di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris,” ujar Kakanwil, M Adnan.

Keberadaan notaris di wilayah Maluku Utara, sambung Kakanwil M Adnan, saat ini berjumlah sebanyak 28 notaris. Dari jumlah tersebut, sebaran notaris terbanyak berada di Kota Ternate sebanyak 16 orang, Halmahera Utara 5 orang, Halmahera Selatan 3 orang, Halmahera Barat 2 orang, Kota Tidore Kepulauan 1 orang, Kepulauan Sula 1 orang. Sementara untuk Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Taliabu, dan Pulau Morotai tidak ada notaris.

“Melihat sebaran jumlah notaris di Kabupaten/Kota provinsi Maluku Utara tersebut, saya ingin sampaikan bahwa keberadaan notaris di setiap wilayah menjadi sangat penting. Kita perlu mendorong agar setiap Kabupaten/Kota memiliki notaris. Sehingga pelayanan notaris dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara,” ajak Kakanwil.

Bupati Halut yang diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, E.J. Londingkene menyampaikan harapan Pemda Kabupaten Halmahera Utara dengan adanya Rakor Notaris yang diselenggarakan Kanwil Kumham Malut tersebut, diharapkan segala kebijakan terkait dengan kenotarisan dapat diambil secara bijak sesuai peraturan perundang-undangan.

“Demi menjaga profesionalisme notaris dalam menjalankan tugas dan amanah demi keadilan bagi masyarakat di Maluku Utara khususnya di wilayah Halmahera Utara,” ujarnya.

Plt Kadiv Yankum, Raymond, J.H.Takasenseran saat menyampaikan Laporan Ketua Panitia menyebutkan, maksud dan tujuan diselenggarakan rakor notaris tersebut. Pertama, untuk terciptanya konsolidasi tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Kedua, terciptanya solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi majelis pengawas notaris.

“Ketiga, demi tercapainya visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudahan dan kecepatan akses informasi hukum yang lengkap dan akurat,” ujar Raymond.

Pada sesi rapat koordinasi, bertindak sebagai narasumber sesi I yaitu Risbert Sulini Sulaiman, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang membawakan materi secara virtual dari Jakarta dengan judul Tata Cara Pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Narasumber kedua yakni Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kanwil BPN Malut, Subagya bertajuk Peran Kementerian Agraria & Tata Ruang dalam Pengawasan PPAT-Notaris.

Sementara narasumber pada sesi II, yaitu pengajar Universitas Indonesia yang juga Wakil Ketua MPPN, Winanto Wiryomartani yang membawakan materi secara virtual bertajuk Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris. Pemateri kedua yakni Ketua MPD Kota Ternate yang juga Ketua INI Malut, M Helmy membawakan materi secara langsung bertajuk Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Maluku Utara dalam Pengawasan Terhadap Notaris.

Kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan tersebut juga dihadiri Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Pembanguna, Ekonomi, dan Keuangan, Kepala Kepolisian Resort Tobelo, Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, para Anggota MPW Notaris, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo, Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo, Pimpinan OPD Kabupaten Halmahera Utara, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Maluku Utara yang juga Ketua MPD Kota Ternate, serta para Notaris se-Maluku Utara.

Seluruh peserta tampak antusias dalam memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait materi yang dibawakan pada sesi diskusi. Acara berjalan dengan lancar dan sukses, dengan harapan dapat memberikan tambahan wawasan bagi seluruh peserta dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penguatan, pembinaan, dan pengawasan jabatan notaris. (Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi)

Sumber : Kanwil Kemenkumham Malut

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here