Wapres K.H. Ma’ruf Amin Harapkan Peran Aktif Keluarga Dalam Penanggulangan Stunting

0
88
Wapres K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-28 Tahun 2021, serta Peluncuran Vaksinasi Bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Usia 12 – 18 Tahun, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (29/06/2021). (Foto: KIP SETWAPRES)

(Vibizmedia – Jakarta) Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76% yang artinya satu dari 4 anak balita Indonesia mengalami stunting. Untuk itu, peran aktif keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sangat diharapkan terutama terkait pemenuhan gizi anak. Mengingat penyebab utama stunting di antaranya adalah kekurangan gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.

“Keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan maupun penanggulangan stunting. Karena masalah gizi, sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup keluarga,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-28 Tahun 2021, serta Peluncuran Vaksinasi Bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Anak Usia 12 – 18 Tahun, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (29/06/2021).

Lebih jauh, menurut Wapres, sejak 2018 pemerintah telah melakukan berbagai upaya menurunkan prevalensi stunting. Salah satunya dengan menajamkan berbagai intervensi gizi pada sektor kesehatan untuk menyasar ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan.

“Pemerintah juga menggiatkan berbagai intervensi yang mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan pada anak dan ibu hamil, seperti akses air, sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), akses pangan bergizi, juga perilaku hidup bersih dan sehat,” ujarnya.

“Semua intervensi tersebut tidak akan efektif jika keluarga tidak mengambil peran aktif untuk memperhatikan kualitas hidupnya,” imbuhnya. Untuk itulah, Wapres mengingatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah turut menangani stunting, agar terus melakukan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan mencapai angka 14% pada 2024.

Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, Wapres meminta BKKBN agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sebab menurutnya percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan keterlibatan dari kementerian dan lembaga lain, bahkan dari lembaga non pemerintah, seperti dunia usaha, akademisi dan juga lembaga swadaya masyarakat.

“Koordinasi ini penting karena penanganan stunting memerlukan kerjasama berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki program/kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya tetapi diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here