Kepala Bappenas dan Menkeu Teken Integrasi Sistem Krisna dan Sakti

0
566
Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas secara daring, pada Kamis, 8 Juli 2021. FOTO: KEMENKEU

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah menandatangani nota kesepahaman bersama tentang integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Rabu, 7 Juli 2021.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 telah mengamanatkan penerapan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sinkronisasi tersebut Bappenas telah memiliki KRISNA dan Kementerian Keuangan memiliki sistem SAKTI.

Suharso berharap, penandatangan MoU ini bukan lagi menjadi langkah awal untuk menguatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Tetapi langkah ini, untuk memastikan agar Bappenas dan Kementerian Keuangan benar-benar menjadi contoh konkret pemanfaatan sistem yang terintegrasi yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan perencanaan dan penganggaran nasional.

“Saya berharap di tahun 2022 nanti, Ketika RKP dan RAPBN 2023 disusun, Bappenas dan Kementerian Keuangan sudah memiliki satu platform sistem yang sama dengan tidak menghilangkan nature dan tugasnya masing-masing, termasuk telah dilakukannya penyederhanaan dari berbagai agenda dan proses saat ini,” ujar Suharso.

“Saya yakin perencanaan dan penganggaran kedepan harus lebih dinamis dan sederhana. Sistem informasi yang terintegrasi adalah kuncinya. Tentu saja dengan tidak menghilangkan akuntabilitas apa yang direncanakan dan dianggarkan,” lanjutnya.

Berikutnya, Suharso juga mengajak Menteri Keuangan untuk tidak berhenti disini. Ia menilai, hal yang perlu diintegrasikan juga adalah sistem dan proses perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.

“Dalam hal ini tentu saja kita akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini penting dan telah menjadi isu yang bertahun-tahun kita hadapi,” terangnya.

Hal lain yang Menteri Suharso soroti adalah kemudahan dan penyederhanaan laporan kinerja (SAKIP – LAKIP) oleh tiap Kementerian/Lembaga yang kerap dikritisi terlalu banyak dan berulang.

“Kita perlu duduk bersama dengan Kementerian PAN-RB dalam hal ini. Saya yakin Integrasi KRISNA – SAKTI ini dapat menjadi modal untuk kita melakukan hal-hal tersebut diatas,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here