Menuju Kemandirian Kesehatan Dalam Negeri

0
209
Ilustrasi produksi obat. FOTO: INDOFARMA

(Vibizmedia-Kolom) Indonesia saat pandemi ini, diperhadapkan pada tuntutan kemandirian kesehatan, dimana kapasitas produksi industri farmasi, penyediaan bahan baku di dalam negeri dan distribusi farmasi menjadi kebutuhan utama di dalamnya. Pandemi mengakselerasi pertumbuhan sektor farmasi Indonesia. Total market value farmasi dan alat kesehatan di indonesia bertumbuh dari 2016 hingga 2020 dari Rp65,9 triliun menjadi Rp84,59 triliun. Impor alat kesehatan memiliki value lima kali lebih besar dari pada pembelanjaan alkes dalam negeri. Rencana pemerintah untuk meningkatkan pembelanjaan alkes dalam negeri sebesar Rp6,5 triliun. Potensi pasar di Indonesia terbuka lebar mengingat besarnya akan produk farmasi dan alat kesehatan.

Penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri saat ini Dari 1809 item obat yang ditransaksikan dalam e-katalog, hanya 56 obat yang belum diproduksi dalam negeri. Dari 496 jenis alkes yang ditransaksikan dalam e-katalog tahun 2019-2020, 152 jenis alkes sudah mampu diproduksi dalam negeri.

Pengadaan Bahan Baku Obat (BBO) di Indonesia Tahun 2020

Sumber: BPOM

Dalam hal penyediaan bahan baku obat, Indonesia masih tergantung pada impor. Pengadaan bahan baku sebagian besar masih di impor terutama 67 persen dari Cina, 23% dari India, 10% berasal dari Amerika dan negara lainnya.

Strategi dan kebijakan jangka pendek pemerintah dalam mendukung kemandirian kesehatan dalam negeri dilakukan melampui implementasi regulasi penggunaan produk dalam negeri, TKDN menjadi syarat utama dalam e-katalog, penguatan promosi alat kesehatan dalam negeri.

Jangka panjang pemerintah akan melakukan upaya transfer knowledge dan transfer teknologi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya pengembangan SDM dalam bidang biomedical engineering. Pembangunan ekosistem riset dan pengembangan yang terintegrasi antara akademisi, swasta dan pemerintah.

Indofarma misalnya, sebagai salah satu BUMN farmasi melakukan upaya peningkatan nilai TKDN antara lain dengan peningkatan lokal konten untuk produk OEM dari manufaktur dalam negeri. Memindahkan OEM luar negeri menjadi OEM dalam negeri. Dari sisi assembeling melakukan sourcing raw material dalam negeri dan transfer technology dari manufaktur luar negeri. Dari sisi manufaktur, dilakukan juga sourcing raw material dalam negeri. Transfer technology melalui strategic partnership dengan manufaktur luar negeri. Juga melakukan huluisasi – kolaborasi dengan peneliti atau akademisi untuk inovasi produk alat kesehatan.

Dukungan Regulasi

Sumber: BPOM

Terdapat beberapa dukungan regulasi yang dibutuhkan dalam kemandirian kesehatan dalam negeri. Pertama, simplifikasi proses bisnis registrasi obat dengan meniadakan Approvable Letter untuk registrasi obat yang telah memiliki data skala komersial dan menerapkan “reliance” untuk Registrasi Variasi Obat Baru dan Produk Biologi. Kedua Percepatan timeline Registrasi Obat sehingga semakin memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) dan mempercepat akses obat kepada masyarakat. Ketiga deregulasi untuk mempermudah ekspor produk obat dengan mempersingkat timeline untuk penerbitan dokumen rekomendasi maupun nomor izin edar.

Badan POM aktif melakukan asistensi regulasi baik dalam pembuatan sarana produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) maupun dalam persyaratan mutu produk BBO. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Industri farmasi dikategorikan sebagai salah satu industri prioritas dan berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Mengamanatkan 12 Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan nasional melalui penguasaan teknologi dan inovasi. Keputusan Menteri Koordinator Pembangunaan Manusia dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Obat dan Produk Biologi. Mengawal hilirisasi riset dan inovasi-inovasi produk di bidang farmasi sebagai komoditi yang dapat memperkuat perekonomian Indonesia.Peraturan Badam POM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratutan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Percepatan timeline registrasi obat untuk industri farmasi yang melakukan investasi di Indonesia.

Dukungan Regulasi Mempercepat Akses Obat

Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.02.1.2.07.21.281 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan kepala badan pom tentang petunjuk teknis pelaksanaan Emergency Use Authorization. memfasilitasi pendistribusian obat EUA di apotek untuk pasien derajat ringan menggunakan resep dokter.

Keputusan Kepala Badan POM tentang petunjuk teknis prinsip penggunaan obat melalui skema perluasan penggunaan khusus (Expanded Access Program/EAP). Memberi akses perluasan obat uji klinik untuk digunakan di sarana pelayanan kesehatan dibawah pengawasan dokter.

Peluang investasi industri farmasi untuk meningkatkan kapasitas farmasi

Untuk manufacturing obat jadi, saat ini di Indonesia sudah ada 4 BUMN, 212 perusahaan swasta, 4 PMA, tingkat kompetisinya tinggi. Untuk peluang investasi yang memiliki dampak jangka panjang seperti investasi di bidang contract research (CRO) dimana di masa depan akan lebih banyak clinic trial dilakukan di Indonesia. Pasar uji klinis akan selaras dengan pengembangan industri farmasi secara keseluruhan.

Kedua adalah investasi pada industri herbal, Industri herbal di Indonesia saat ini berjumlah 1.247 industri, terdiri dari 129 masuk dalam katagori industri obat tradisional (IOT), 1.037 dikelompokkan sebagai usaha kecil dan mikro obat tradisional (UKOT dan UMOT). Diantara 129 IOT hanya 10 masuk dalam katagori industri besar dan umumnya berlokasi di pulau Jawa. Industri jamu telah memproduksi dan memasarkan ribuan produk jamu dalam berbagai bentuk kemasan. Bahkan beberapa industri jamu besar telah pula memproduksi obat alami yang tergolong obat herbal terstandar dan fitofarmaka (pembuktian pra-klinik dan klinik uji mutu, bahan baku dan produk). dibutuhkan obat herbal terstandar (OHT) sebagai upaya memanfaatkan keaneka ragaman hayati Indonesia.

Ketiga adalah investasi pada produk biologi, dimana produk biologi sepenuhnya masih menggunakan produk impor. Produk berbasiskan monoclonal antibody yang dipercaya sebagai obat masa depan belum diproduksi di Indonesia. Keempat adalah investasi pada bahan baku farmasi. Indonesia masih sangat rentan pada penyediaan bahan baku farmasi. Potensi pasar sangat tinggi dan dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk membangun kemandirian bahan baku farmasi ini.

Urgency menciptakan kemandirian kesehatan Indonesia

Prinsip-prinsip utama aksi afirmatif bagi produk dalam negeri dalam mendukung kemandirian industri kesehatan adalah belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut pengecualian. Kementrian dan Lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah untuk mensubstitusi dengan produk dalam negeri.

Urgency menciptakan kemandirian kesehatan Indonesia, saat ini dilakukan melalui pembentukan holding BUMN, untuk menekan impor bahan baku farmasi; dengan adanya holding akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku. APBN 2020 untuk alkes mencapai Rp. 18 T, Kementrian Perindustrian ; Industri Farmasi di Indonesia mencapai 220 perusahaan (90% berfokus sektor hilir produk obat-obatan). Memaksimalkan potensi herbal Indonesia dari 30.000 species tanaman dimana 7.500 diantaranya mampu dijadikan obat (LIPI).

Selain itu, Indonesia dapat menjajaki kemitraan publik-swasta dalam healthcare untuk membawa inovasi yang lebih besar dalam pemberian perawatan, terutama di daerah pedesaan. Telemedicine dan mobile health vehicles adalah cara cepat dan murah untuk menjangkau pasien, terutama di daerah terpencil dengan sedikit infrastruktur, dan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan. Pandemi telah mempercepat minat pada pendekatan ini, dengan peningkatan 35 persen dalam penggunaan telemedicine di Indonesia, dan momentum ini harus digunakan.

Upaya ini dapat berkembang lebih jauh menjadi ekosistem kesehatan yang memecahkan masalah spesifik yang dihadapi pasien dengan menyatukan berbagai komponen healthcare, termasuk telemedicine, rumah sakit, asuransi, dan apotek, menjadi jaringan penyedia yang erat yang mudah dinavigasi oleh pasien, sering kali menggunakan teknologi digital.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here