Kemenkumham NTT Sosialisaskan Pelayanan Fidusia Sebagai Jaminan dan Payung Hukum

0
85

(Vibizmedia – Nasional) Humas Kanwil _ Dalam upaya menyebarluaskan informasi hukum dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai Jaminan Fidusia, sebagai upaya untuk meminimalisir permasalahan hukum dibidang fidusia. Kantor Wilayah Kemenkumham NTT gandeng Timex Kupang gelar talkshow,(13/08).

Talkshow dengan konsep baomong hukum (berbicara hukum, red) mengangkat topik Layanan Fidusia yang disampaikan langsung oleh dua narasumber, Penyuluh Hukum Muda Kanwil Kemenkumham NTT, Yopi A. Raga bersama Notaris pada Ikatan Notaris Indonesia Provinsi NTT, Zantje Tomasowa.

Membuka dialog Yopi menyampaikan peran Kantor Wilayah Kemenkumham NTT berdasarkan tugas dan fungsi, salah satunya adalah memberikan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat. Namun, tidak sedikit masyarakat yang belum mengerti dan kurang memahami jaminan fidusia.

Jaminan fidusia lanjut Yopi, merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut masih berada dalam penguasaan pemilik benda. Lebih jelasnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Apalagi perkembangan lapangan kerja di Indonesia yang sangat pesat, salah satu dampak dengan meningkatnya mekanisme pembiayaan kredit khususnya kendaraan bermotor melalui pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

Namun, tidak sedikit masyarakat yang belum mengerti dan kurang memahami pembebanan kredit melalui jaminan fidusia padahal mereka menandatangani sendiri perjanjian kreditnya.

“Sering kali dilakukannya penandatanganan perjanjian pembiayaan yang memuat ketentuan jaminan fidusia, tanpa membaca isi dari perjanjian tersebut terlebih dahulu yang mengakibatkan ketidaktahuan akan hak dan kewajiban terkait perjanjian jaminan fidusia dimaksud,” ujar Yopi.

Melalui kesempatan ini, pihaknya menyampaikan bahwa jaminan fidusia merupakan payung hukum yang menangani permasalahan tentang jaminan pembiayaan benda atau obyek yang di lindungi oleh Undang-Undang dan di awasi oleh Pemerintah yang di awali oleh perjanjian debitur dan kreditur dari benda/barang yang bergerak yang di daftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak yang di amanatkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan lainnya. Setiap ketentuan tersebut dijelaskan bahwa objek benda yang di bebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan.

Objek dari jaminan fidusia, di dikategorikan sebagai benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat di ikat dengan hak tanggungan.

“Setiap benda atau obyek kalau di daftarkan pada jaminan fidusia akan aman dan begitu juga pelaku usaha, karena akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang akan mengamankan suatu benda yang di jaminkan,” imbuhnya.

“Pendaftaran tersebut memiliki arti Yuridish sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian fidusia, selain itu pendaftaran tersebut merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum yang jelas,” tambahnya.

Apalagi saat ini semua telah dimudahkan melalui syarat dan alur pendaftaran jaminan fidusia secara online, dan dengan waktu yang singkat. Prosesnya terlebih dahulu dibuatkan akte oleh pihak notaris.

Melalui kesempatan ini disampaikan lebih lanjut oleh Zantje Tomasowa selaku pihak notaris menjelaskan syarat-syarat dan proses pendaftaran fidusia melalui AHU Online-Fidusia. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa notaris adalah mitra kerja dari Kemenkumham yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik.

Pendaftaran fidusia yang termuat dalam akte tersebut paling sedikit harus termuat identitas, data perjanjian pokok, uraian benda serta nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek fidusia.

Setelah akte ini terbit, notaris harus mendaftarkan ke Kemenkumham paling lambat 30 hari melalui AHU online.

Jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pendaftaran ini pun akan dikenakan biaya.

“Biaya ini akan di setor kembali ke Negara, sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau dengan kata lain sebagai pemasukan kepada negara,” tuturnya.

Keuntungan dari setiap jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan objek yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan debitur/pemberi fidusia sekaligus sebagai jaminan atau objek jaminan fidusia apabila dipindahtangankan sebelum hutangnya hapus/telah lunas.

Sumber : Humas Kanwil NTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here