Perseroan Perseorangan Memberi Kemudahan Berwirausaha Bagi UMK

0
182

(Vibizmedia – Nasional) Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi Layanan Perseroan Perseorangan di Fajar TV bertajuk Makassar Bicara, Rabu (18/8). Ketentuan ini diatur di dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021.

Hadir sebagai narasumber Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Santun M. Siregar dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Syarif Saddam Rivanie Parawansa.

Santun M. Siregar menjelaskan kehadiran Perseroan Perseorangan ini untuk memberi kemudahan masyarakat untuk berusaha, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui entitas badan hukum baru sesuai amanat UU Cipta Kerja.

Berbeda dengan Peseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal, Perseroan Perseorangan hanya dilakukan oleh satu orang saja dan dimohonkan langsung oleh yang bersangkutan tanpa perantara, cukup dengan membuat pernyataan pendirian pada aplikasi pendaftaran, mengisi data diri pemohon, modal dasar, NPWP, dan membayar biaya PNBP ke Negara sebesar Rp. 50.000.

Terkait ketiadaan peran notaris, Santun menilai peran notaris tetap dibutuhkan dalam hal pendampingan UMK ini.

“Kita berharap UMK ini menjadi besar. Setelah pemilik sahamnya melebihi satu orang dan modal melampaui 5 miliar, atau hasil penjualannya melampui 2 miliar, sudah harus berubah menjadi persekutuan modal, Perseroan Terbatas, dan di sini dibutuhkan Akta Notaris. Untuk awal ini cukup pemohon sendiri yang mengakses AHU on line, pilih Perseroan Perseorangan”, ungkapnya.

Pelayanan AHU tidak lagi harus datang lagi ke Direktorat Jenderal AHU tetapi melalui aplikasi. Pemohon mengisi data dengan lengkap dan benar pada aplikasi, hasilnya di print out sendiri oleh pemohon, dan itu merupakan produk hukum yang sah.

Adapun manfaat perseroan perorangan diantaranya akses ke layanan perbankan lebih mudah, kepercayaan untuk mengikuti tender karena telah berbadan hukum, dan ada pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan.

Santun mengurai kriteria UMK yang dimaksud dalam Perseroan Perseorangan yaitu pemiliknya hanya satu orang, untuk Usaha Mikro asetnya maksimal 1milyar atau omset penjualan 2 milyar dalam setahun, sedangkan Usaha Kecil asetanya senilai 1M s/d 5M atau omset penjualan 2 sd 15 milyar dalam setahun. Jika melebihi ketentuan tersebut maka harus berubah dalam bentuk Persekutuan Modal atau Perseroan Terbatas.

Narasumber kedua Syarif Saddam mengungkapkan bahwa dengan Perseroan Perseorangan memudahkan masyarakat untuk memperoleh izin usaha, mendorong terciptanya wirausaha-wirausaha baru. Didirikan oleh satu orang saja, efisien dari segi waktu dan biaya.

“Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang membutuhkan akta notaris sebagai legalitas pendirian, untuk perseroan perseorangan tidak membuthkan akta notaris. PT didirikan minimal dua orang atau lebih dengan fungsi yang berbeda, sementara Peseroan Perseorangan cukup hanya satu orang”, terangnya.

Melalui aplikasi zoom, kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural, JFT, dan JFU pada Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Sulsel, Dekan Fakultas Hukum dan UNHAS, serta pelaku usaha Mikro dan Kecil Sulawesi Selatan.

Sumber: Humas Kanwil Sulsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here