AHU Online dan Kanwil Kemenkumham NTT Siap Kawal Proses Perijinan Online Melalui OSS

0
185

(Vibizmedia – Nasional) Dalam mendukung penerapan Online Single Submission (OSS), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Termasuk memotong proses pendaftaran usaha melalui AHU Online. Upaya ini terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak seperti Kementerian Koperasi dan lembaga lainya untuk mendukung kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB). Dari 10 indikator yang dinilai oleh Bank Dunia, Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU bertanggung jawab untuk meningkatkan penilaian dari 4 indikator. Keempat indikator tersebut adalah starting a business, getting credit, protecting minority investors rights, dan resolving insolvency.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur, Arfan Faiz Muhlizi, mengungkapkan hal tersebut pada Bimbingan Teknis Sistem OSS-Risk Based Approach tingkat Kabupaten Kupang Angkatan I, yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang, Jumat (20/08/2021).

“Pemerintah terus berupaya mempermudah masyarakat dalam pendaftaran badan usaha secara legal dan berkepastian hukum. Melalui AHU Online dan OSS masyarakat tidak akan terbebani dengan biaya dan prosedur yang rumit,” ujarnya.

Menurut Arfan, peran AHU Online dalam Sistem Online Single Submission (OSS) cukup signifikan, seperti integrasi dengan Ditjen Pajak untuk penerbitan NPWP, integrasi penggunaan data Perseroan Terbatas (PT), pengembangan Sistem Administrasi Badan Usaha (CV, Firma, dan Persekutuan Perdata), serta pengembangan system pendaftaran Koperasi. Bahkan dalam waktu singkat juga akan diluncurkan pelayanan pendaftaran bagi Perseroan Perorangan sebagaimana diamanatkan oleh UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Kegiatan yang dikuti oleh para pelaku usaha di Kabupaten Kupang ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik, dimana Pelaku Usaha diwajibkan untuk melakukan proses perijinan berusaha secara online.

Di akhir paparannya, Arfan berharap bahwa dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada para pelaku usaha, maka iklim usaha di Kabupaten Kupang khususnya, dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya akan semakin kondusif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan. Jika terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan secara khusus terkait dengan AHU Online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur selalu siap untuk membantu memberikan pemahaman dan pendampingan.

Sumber : Humas Kanwil NTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here