Kemenkumham Jateng Ikuti Webinar Evaluasi Pelaksanaan Program P4GN

0
75

(Vibizmedia – Nasional) SEMARANG – Tunjukan dukungannya terhadap program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A.Yuspahruddin  berpartisipasi secara virtual pada Webinar bertajuk Evaluasi Pelaksanaan Program P4GN, Selasa (24/08/2021).

Berada ditempat terpisah, PLT. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto pun mengikuti giat yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI ini. Acara Webinar ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi yang lebih optimal dan upaya peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait Rencana Aksi Nasional P4GN.

Menko Polhukam, Mohammad Mahfud Md membuka secara langsung kegiatan webinar tersebut. Dalam sambutannya, Mahfud mengatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika dan mengajak agar seluruh pihak mendukung Program P4GN.

“Kami mengajak kepada seluruh Kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk bersama-sama dan bersinergi serta berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan narkoba.” Ujar Menko Polhukam, Mahfud.

Adapun Narasumber dalam Kegiatan diantaranya Sekretaris Utama BNN, I Wayan Sukawinaya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga dan Dir. Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kemendagri, La Ode Ahmad serta Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Krisno H. Siregar.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Pas, Reynhard Silitonga memaparkan tentang data hunian di Lapas dan Rutan yang mengalami overcrowded.

“Kondisi overcrowded ini dapat dilihat dari Jumlah Penghuni Lapas & Rutan sekarang sebanyak 265.535 dengan kapasitas seharusnya 132.107. Pada 2021, sebanyak 137.754 merupakan kasus tindak pidana narkoba yang setiap tahun terus meningkat.” Papar Reynhard.

“Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan terkait tindak pidana narkotika di Lapas/Rutan ialah Diperlukan mekanisme yang mampu menyaring atau melakukan penilaian berbasis kesehatan untuk mengkualifikasikan pengguna narkotika, termasuk penguatan Tim Asesmen Terpadu.” Lanjutnya.Selanjutnya, Webinar diteruskan dengan diskusi dan tanya jawab kepada Para Narasumber.

Sumber : Humas Kanwil Jateng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here