Kemenkumham Kalsel Kembali Adakan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat bagi Korporasi

0
90

(Vibizmedia – Nasional) Kemenkumham Kalsel Kembali Adakan Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat bagi Korporasi Kepada Para Notaris

Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka menunaikan target kinerja tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat bagi Korporasi dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan melibatkan para notaris sebagai operator untuk pelaporan kebijakan pemilik manfaat.

Bertempat di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Senin (23/08), kegiatan diseminasi ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto. Turut hadir pula Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang merangkap juga sebagai Plt. kepala Divisi Administrasi, Ngatirah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Riswandi, Kepala Sub Bidang AHU, Nurhaina.

Hadir secara virtual melalui aplikasi zoom meeting narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kasi Persero Terbuka, Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal, Endah Widyaningsih. Hadir ditempat narasumber Werda Notaris Kota Banjarmasin, Robensjah Sjahcran. Sebagai peserta, adalah notaris dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar dan Kab. Tanah Laut.

Kegiatan diawali dengan laporan dari Ketua Penyelenggara, Kabid Pelayanan Hukum, Riswandi menyampaikan maksud diadakannya kegiatan. “Tujuan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dengan para notaris mengenai kebijakan pelaporan pemilik manfaat bagi korporasi, meningkatkan angka pelaporan pemilik manfaat guna pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan mendukung upaya pemerintah untuk menjadi anggota penuh Satuan Tugas Negara Anti Pencucian Uang (FATF),” jelasnya.

Selanjutnya diseminasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto menyampaikan harapannya dalam kegiatan ini untuk mencegah terjadinya tindak pidana. “Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Atas Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pemerintah mendorong transparansi pemilik manfaat pada seluruh korporasi di Indonesia yang bertujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk menyamakan persepsi dengan Notaris dan Korporasi perlu diketahui adanya kerangka hukum baru yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia. Dengan kehadiran notaris di wilayah Kalimantan Selatan kami berharap bisa membantu dalam melakukan pelaporan pemilik manfaat bagi korporasi.” ucap Tejo.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari para narasumber yang dimoderatori oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah. Paparan pertama dilakukan secara virtual oleh Kasi Persero Terbuka, Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Endah Widyaningsih dengan menjelaskan dampak dan manfaat kebijakan pelaporan pemilik manfaat bagi korporasi. Dilanjutkan dengan paparan kedua terkait pro kontra kebijakan pelaporan pemilik manfaat sebagai antisipasi pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disajikan secara langsung oleh Werda notaris Kota Banjarmasin, Robensjah Sjahcran.

Sebagai sesi penutup, yakni diskusi antara para peserta dengan para narasumber terkait kebijakan pelaporan pemilik manfaat bagi korporasi. (Humas Kanwil Kalsel – teks & foto: Ricky)

Sumber : Humas Kanwil Kalsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here