Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

0
70

(Vibizmedia – Nasional) Samarinda – Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia akhir-akhir ini sangat marak kita dengar dari berbagai media, baik media cetak, maupun media elektronik seperti televisi, dan internet. Bahkan, beberapa kasus kekerasan seksual tersebut disertai dengan tindak pembunuhan terhadap korban, untuk meminimalisir hal tersebut pada hari ini Senin, (26/08/2021) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim (Sofyan) beserta Kepala Divisi Pemasyarakatan (Jumadi) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak mengikuti “Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak” Sebagai upaya untuk meningkatkan Pelaksanaan SPPA agar lebih komprehensif dan semakin memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kegiatan diawali sambutan dari Deputi Bidang Perlindungan Anak (Nahar) yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan (Ciput Eka Purwianti) sekaligus membuka acara secara resmi menyampaikan perlindungan hukum adalah perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain termasuk anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.,

“Kedududukan anak selaku pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah Penerapan konsep Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula,” Sebut Purwianti.

Diakhir penyampaian Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan menyampaikan anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap Pelanggaran HAM memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya.,

“Perlindungan anak tidak hanya sampai dengan pemenuhan hak hidup, namun mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak- haknya agar tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” Tutup Purwianti.

Sumber :  (Red.Humas Kumham Kaltimtara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here