Rapat Harmonisasi Ranperda, Pemda Kabupaten Bangli Ajukan Tiga Rancangan Peraturan Daerah

0
64

(Vibizmedia – Nasional) DENPASAR – Jumat, 3 September 2021 Bertempat di Ruang Darmawangsa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo) membuka kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli secara virtual. Hadir secara langsung Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB (I Wayan Budiana),Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli (Nasrudin), Kasubid Pendataan, Penilaian dan Penetapan BKPAD Kabupaten Bangli (Ida Ayu Made Wahyuni), Kasubbag Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli (Sang Ayu Putu Sri Astiti) dan perwakilan staf BAPENDA Provinsi Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Hukum (I Gusti Putu Milawati) beserta para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menyampaikan pengantar terkait proses harmonisasi kali ini dimana pengharmonisasian ini merupakan salah satu dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan, juga dimaksud agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih dari peraturan perundang-undang, termasuk peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli mengirimkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan (3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Hiburan.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Hiburan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dilihat bahwa secara umum, substansi Rancangan Peraturan Daerah ini telah mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sumber : Kanwil Bali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here