Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Rapat Harmonisasi tentang Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

0
73

(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, Edy Gunawan, bersama Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dini Nursilawati, dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Pokja II, Iis Sulaiha, Ferdian Sinaga, A.Fanni Pujiastomo, Malinda dan Achmad Yusuf, mengadakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Ruang Rapat 1 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa (07/09).

Turut hadir secara langsung maupun virtual Perwakilan BNN Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bagian Umum BNNP Kalbar, Mashadi Eka Surya Agus, dan Konselor Adiksi Ahli Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Kalbar, Ade Umar Dani, Perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Iswandi (melalui zoom), Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat (melalui zoom), Kepala Subbagian Produk Hukum Wilayah III Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Tiopan Siahaan (melalui zoom), Perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten Melawi, Umbang (melalui zoom), dan Perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Melawi, Martini (melalui zoom).

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Hukum. Selanjutnya Pembahasan Raperda dipandu oleh Kasubbid FPPHD. Dalam rapat membahas tentang Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman baik sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilanganya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Sebagai kejahatan luar biasa, kebijakan dan pelaksanan pemberantas narkotika menjadi tugas dan kewenangan pemerintah pusat, hal ini dikarenakan diperlukan kebijakan yang terpusat dan menyeluruh yang melibatkan banyak instansi. Namun dalam Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, perlu peran setiap element pemerintahan dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika menjabarkan peran pemerintah daerah dalam mendukung program P4GN, salah satu peran pemerintah dalam P4GN adalah dengan membentuk peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, selain menyusun peraturan daerah, pemerintah daerah juga menyusun rencana aksi daerah yang disahkan setiap tahunnya.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, paling sedikit memuat materi tentang pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi. Selain itu, disarankan untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sumber : Humas Kanwil Kalbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here