Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK dan IKM

0
79

(Vibizmedia – Nasional) Ternate, malut.kemenkumham.go.id –Bertempat di ruang rapat lantai II Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Utara) diselenggarakan Rapat Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik berbasis Data Indeks Presepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada jajaran Kanwil Kemenkumham Malut, Selasa (07/09/2021).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M. Adnan ini di hadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H.T Selaku Plt. Kepala Divisi Yankum, Kepala Divisi Keimigrasian, Filianto Akbar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Teguh Wibowo, Pejabat Administrator, JFT/JFU dengan menghadirkan Narasumber Akademisi Universitas Khairun Ternate,ibu Suwarti.

Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan, mengawali sambutannya , M.Adnan mengatakan bahwa pemberian pelayanan publik oleh ASN kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan ASN dalam pelayanan umum (Publik Service) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat.

“Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat,” ungkapnya

Beliau juga menjelaskan bahwa selain kepuasan masyakarat, yang diharapkan dari penyelenggaran publik yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

“Kanwil Kemenkumham Malut beserta jajaran terus berupaya untuk melakukan pelayanan publik serta kinerja Kemenkumham dapat terus meningkat, apalagi pada masa Pandemi Covid-19 saat ini memaksa kita harus terus meningkatkan pelayanan dengan adaptasi kebiasaan baru,” Imbuhnya.Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah, banyak penyelenggaraan pelayanan diubah untuk menjaga protokol kesehatan, hal tersebut berdampak pada pelayanan yang diberikan.

“Seberapa besar penyelenggaraan layanan yang tidak atau kurang efisien bahkan kemungkinan seberapa tinggi layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan karena pelayanan publik menjadi ukuran yang paling mudah dipahami sejauh mana kinerja pemerintah,” ungkapnya

Mengakhiri sambutannya beliau berharap dengan adanya kegiatan ini ASN di Jajaran Kanwil Kemenkumham Malut dapat berkomitmen terhadap maklumat pelayanan yang telah dibuat yaitu sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah di tetapkan dan bekerja sesuai SOP.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Narasumber, beliau menjelaskan bahwa Standar Pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,mudah, terjangkau, dan terukur.

“Dalam Menyusun Standar Pelayanan perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu sederhana, Konsistensi, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, Transparansi, dan Keadilan,” Ucapnya.

Sumber : (Humas, Reformasi Birokrasi & Teknologi Informasi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here