Kanwil Kemenkumham Kalbar Gelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang

0
64

(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, bertempat di Ruang Rapat I Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kamis (09/09).

Rapat dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalbar, Toman Pasaribu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Desa Tertinggal Kabupaten Bengkayang, Dodorikus, Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, Edy Gunawan, Kasi Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Kab. Bengkayang, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Kalbar, Dini Nursilawati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Bengkayang. Selain itu juga diikuti via zoom oleh Kabag PUU Kab/Kota Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Rosiana, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, Andri, dan Perwakilan Dinas Pemdes Prov. Kalimantan Barat.

Kegiatan dimulai dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan dikeluarkannya peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Serta dikeluarkannya juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait pedoman pelaksanaan teknis untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspiasi masyarakat, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dirasa perlu diganti dan Kabupaten Bengkayang melalui raperda ini perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berdasarkan undang-undang tentang desa dan peraturan-peraturan pelaksananya.

Selanjutnya dibahas terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan apabila terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati).

Sumber : Kanwil Kalbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here