Divisi Yankumham Gelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas

0
63

(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Jumat (10/09) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Toman Pasaribu, membuka Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Fasilitasi Pembentukan Desa Arga Pura Subah dan Pembentukan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah di Ruang Rapat 1 Divisi Yankumham.

Rapat dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, Edy Gunawan, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Iim Muslimah (via zoom), Kepala Subbagian Perundang-undangan Setda Sambas, Fitri Yulianti dan staf, Perwakilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas, Emilius Eko Suryadi (melalui zoom), Kasubbid FPPHD, Dini Nursilawati, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Pokja I dan Zonasi Kab. Sambas. Selanjutnya Pembahasan Raperda dipandu oleh Perancang PUU Madya, Ruth Retnowati A. Sihombing.

Salah satu tujuan ditetapkannya pengaturan Desa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menjelaskan landasan pembentukan desa antara lain prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Merujuk pada hal tersebut maka keinginan pemekaran desa yang diaspirasikan masyarakat  perlu secara arif direspon dengan mempertimbangkan kondisi budaya, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia melalui pertimbangan dan kajian yang akurat agar tidak terjadi permasalahan baru setelah desa dimekarkan.

Desa Bukit Mulya merupakan desa yang ada di Kecamatan Subah merupakan penggabungan 2 (dua) wilayah satuan pemukiman transmigrasi. Masyarakat Desa Bukit Mulya mengajukan usulan untuk melakukan pembentukan desa baru yaitu Desa Arga Pura dengan memekarkan Desa Bukit Mulya. Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan kuatnya aspirasi masyarakat, memperhatikan peluang terciptanya efisiensi dan efektifitas pelayanan, pemerataan pembangunan, pengembangan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta peluang terciptanya pusat pertumbuhan baru yang selaras dengan kemajuan ekonomi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Arga Pura Kecamatan Subah.

Selanjutnya Pembentukan Desa Sapak Hulu Trans merupakan aspirasi masyarakat  di Kecamatan Subah untuk melakukan pembentukan desa baru dengan memekarkan Desa Sempurna. Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan kuatnya aspirasi masyarakat, memperhatikan peluang terciptanya efisiensi dan efektifitas pelayanan, pemerataan pembangunan, pengembangan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta peluang terciptanya pusat pertumbuhan baru yang selaras dengan kemajuan ekonomi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sapak Hulu Trans Kecamatan Subah.

Terkait Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas ini agar muatannya  disesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya dimana ketentuan peraturan daerah tentang pembentukan desa  paling sedikit memuat sebagai berikut:

a.            nama Desa/Kelurahan lama dan baru;

b.            nomor kode desa/kelurahan yang lama;

c.             jumlah penduduk;

d.            luas wilayah;

e.            cakupan wilayah kerja Desa baru; dan

f.             peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Sumber : Kanwil Kalbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here