Penyempurnaan Pasal Akan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

0
52

(Vibizmedia – Nasional) YOGYAKARTA – Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D. I. Yogyakarta menanggapi dan memberikan masukan terkait pembahasan yang disampaikan oleh perwakilan Biro Hukum Setda DIY tentang penggunaan izin SIPI pada nelayan andon.

Saran tersebut disampaikan pada Rapat Pembahasan Raperda DIY tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Selasa (14/9/2021).

“Izin SIPI diminta oleh Dinas untuk kemudian diterbitkan izin baru dari DPPM dengan beberapa syarat,” ujar perwakilan Biro Hukum Setda DIY. Selain itu, disampaikan juga terkait hak dan kewajiban dari para nelayan andon tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Perancang menyampaikan agar dapat dilakukan penyempurnaan pada Pasal 4. “Terkait ruang lingkup dengan melengkapi kegiatan pemberdayaan merupakan upaya peningkatan sumber daya manusia melalui beberapa kegiatan, sedangkan perlindungan merupakan upaya melindungi nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam dari resiko kecelakaan dan penjualan hasil produksi,” ujar Santi Mediana, beserta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Widi Prabowo dan Syafriel Hevitha di Ruang Rapat A Biro Hukum Setda DIY.

Selain Pasal 4, Perancangan juga memberikan saran pada Pasal 6 mengenai definisi nelayan pemilik yang memiliki kapal dengan tonase yang harus disesuaikan dengan UU 17 Tahun 2016 dan kondisi eksisting di DIY.

Sumber : Kanwil Jogja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here