Ranperda dari Perspektif Hak Asasi Manusia Jadi Pokok Pembahasan di FGD yang Digelar Kemenkumham Sulbar

0
49

(Vibizmedia – Nasional) Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, H. M. Anwar,  menyebut   bahwa Peraturan daerah atau Perda merupakan elemen terpenting dalam pemerintahan daerah, namun perda maupun produk hukum daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut Anwar sampaikan saat penyelenggaraan FGD (Focus Group Discussion) Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dari Perspektif Hak Asasi Manusia di  Aula Baharuddin Lopa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat,  (14/09/2021) .“Didasari dari fakta yuridis, sosiologis, dan filosofis, maka dipandang penting bahwa produk hukum daerah, baik Kabupaten atau Kota maupun provinsi, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan haruslah diberikan evaluasi dan atau pengawasan” kata Anwar

Sesuai teori,  hirarki norma hukum bahwa sebuah norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan peraturan Perundang-undangan. “Oleh karena itu tentu produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat” ujar ia

Sehingga anwar menilai, adanya landasan Konseptual HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih rinci telah memberikan jaminan adanya penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

“Terkait dengan evaluasi produk hukum daerah dalam perspektif HAM, maka produk hukum daerah harus memperhatikan parameter dan indikator nilai-nilai Hak Asasi Manusia” pungkasnya.Tak hanya itu, Anwar menambahkan,  peraturan yang dibuat harus harmonis dan berperspektif HAM dengan memperhatikan dan menginternalisasikan nilai-nilai HAM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan Nomor 77 tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Permenkumham No 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Sebagai  Narasumber pada kegiatan ini, Dr. Hidayat  yasin dari Ditjen HAM Kemenkumham RI dan juga Kepala Satpol PP Kab. Polman Arifin , hadir  pula Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Andi Fahrizal, JFT  Perancang Perundang-Undangan Kumham Sulbar , Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulbar, Akademisi, Ormas dan kalangan mahasiswa.

Sumber :  Humas Kanwil Sulbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here