Kanwil Jabar Membahas Produk Hukum Mengenai Lingkungan Hidup Bersama Pemkab Bandung

0
504

(Vibizmedia – Nasional) BANDUNG – Tim Kelompok Kerja (Pokja) Analisa & Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) melaksanakan rapat pembahasan produk hukum mengenai lingkungan hidup bersama perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung di ruang rapat Romli Atmasasmita, Kanwil Jabar (Jumat, 17/09/2021)

Oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Suhartini dan para Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Jabar, Tim Pokja Analisa & Evaluasi (AE) Hukum Kanwil Jabar menerima kedatangan pegawai Pemkab Bandung dan Akademisi Politeknik STIA LAN Ahmad Sodik. Kegiatan Tim Pokja AE ini melibatkan pihak eksternal Kanwil Jabar termasuk pada kali ini untuk pengkajian produk hukum.

Diawali dengan sambutan oleh Kasubbid Suhartini menyampaikan terima kasih atas kehadiran peserta rapat, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Analisa & Evaluasi Hukum oleh Perancang Anggriana Puspitasari. Selain menjelaskan Pedoman Metode Teknis AE dan Sistematika Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Perancang Anggriana juga memaparkan mengenai Analisa dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bandung yang terkait Lingkungan Hidup. Produk Hukum yang dimaksud tersebut diantaranya adalah UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menanggapi hasil pemaparan sebelumnya, Indajaya dari Pemkab Bandung menanyakan apakah kajian evaluasi ini akan dimasukan ke dalam program Perda, Perancang Harun menjawab bahwa dari hasil analisa informasi, keputusan tersebut akan ditentukan lebih lanjut lagi, dan bergantung pada ada atau tidaknya rekomendasi untuk hal tersebut.

Tanggapan berikutnya oleh Ahmad Sodik yang menyampaikan mengenai kurang cepatnya respon oleh Pemda dalam harmonisasi Undang – Undang Cipta Kerja ini. “Kendala ini umumnya karena kurangnya SDM bidang hukum di Pemda, kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat, ketentuan aturan teknis yang masih belum banyak dari UU Cipta Kerja, hingga kurangnya anggaran untuk melakukan analisa dan evaluasi Perda oleh Pemda” ujar Sodik. Lebih lanjut lagi Sodik menyampaikan bahwa Analisa & Evaluasi oleh Kemenkumham Jabar ini bisa membantu Pemda dalam menangani kendala tersebut.

Dalam sesi akhir pertemuan ini Perancang Yayan menambahkan informasi bahwa menurut evaluasi oleh Pemkot Bandung, Produk Hukum Daerah yang terpengaruh akibat UU Cipta Kerja jumlahnya cukup banyak sehingga perlunya penentuan batas waktu untuk evaluasi yang lebih lanjut mengingat pemberlakuan PPKM yang masih berlangsung di Bandung.

Kegiatan ditutup oleh Kasubbid Suhartini yang menyampaikan rencana kelanjutan pertemuan berikutnya kedepannya.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham Jabar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here