Menko PMK Harapkan Adanya Rotasi Nakes di Papua

0
74
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. FOTO: KEMENKO PMK

(Vibizmedia-Nasional) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa siapapun harus mendapat perlindungan dan pengamanan yang ketat, tak terkecuali para petugas layanan masyarakat seperti nakes yang ada di daerah rawan sehingga mereka bisa leluasa menjalankan tugas tanpa merasa khawatir dan terancam.

Menurutnya, untuk dapat lebih menjamin keamanan nakes tidak perlu membangun kembali fasilitas layanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. Selain memerlukan biaya yang tinggi, persoalan tanah adat dan ulayat juga tidak mudah untuk dilakukan pembebasan.

“Menurut saya ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan,” jelas Muhadjir.

Muhadjir meyakini Menko Polhukam dan TNI/Polri sudah melakukan upaya pengamanan secara ketat dan cepat. Hanya saja, terutama bagi para petugas layanan masyarakat seperti nakes perlu pendampingan selama bertugas.

Imbas dari kekerasan keji yang mengakibatkan seorang nakes meninggal tersebut, Muhadjir berharap nakes di Papua termasuk di wilayah rawan agar dapat tetap bertugas dan melayani masyarakat. Hal itu lantaran masyarakat di sana sangat membutuhkan pelayanan publik terutama kesehatan.

“Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik saya keberatan. Justru target mereka (KKB) supaya layanan-layanan publik ini berhenti di sana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan,” terang Muhadjir.

Muhadjir mengungkapkan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan rotasi nakes di Papua. Yang terpenting, katanya, jangan sampai nakes yang menjadi korban ditarik kemudian tanpa ada penggantian di sana sehingga akan sangat merepotkan dan tentunya merugikan masyarakat.

“Kasian masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah dan kurang ajar itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” jelas Muhadjir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here