Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Dinyatakan Harmonis

0
81

(Vibizmedia – Nasional) Humas Kanwil _ Sejak awal penyusunan dengan melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham NTT, akhirnya dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Alor dinyatakan Harmonis pada Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda yang di gelar di Ruang Multifungsi Kanwil, Selasa (21/09/2021).

Hasil pengharmonisasian terhadap dua ranperda tentang RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2019-2024 dan ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor, ditandai dengan penandatanganan Berita Acara hasil pengharmonisasian antara Sekretaris Daerah dari unsur pemerintah dan Ketua Bapemperda dari unsur DPRD, yang kemudian disahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone dengan disaksikan langsung oleh peserta rapat yang terdiri dari jajaran Pemda dan DPRD setempat dan tim perancang lainnya.

Progres perubahan itu sangat terlihat dalam kaitan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan di dalam Lapas. “Dulunya banyak lahan kosong Lapas Kalabahi yang gersang dan belum difungsikan, namun dalam kunjungan saya beberapa kali terakhir, lahan tersebut telah disulap menjadi lahan produktif. Bahkan sudah mejadi tempat wisata baru untuk orang berbelanja sayur-sayuran dan hasil perkebunan lainnya,” ungkap Kakanwil.

Fokus kepada rapat kali ini, Marciana kembali menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada Pemda dan DPRD Kab. Alor yang telah melibatkan tim perancang Kanwil Kemenkumham NTT dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tepatnya dalam penyusunan dua ranperda sehingga dapat dilakukan pengharmonisasian saat ini.

Keterlibatan perancang untuk setiap penyusunan produk hukum daerah merupakan amanat UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Pada pasal 58 undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa pengharmonisasian produk hukum daerah dilaksanakan oleh Kementerian yang membawahi bidang hukum, dan Kementerian yang melakukan tugas tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini adalah Tim Perancang,” terang Kakanwil.

Kedua ranperda yang dilakukan pengharmonisasian, lanjut Kakanwil, merupakan suatu proses untuk penyelarasan substansi dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi suatu peraturan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka hukum nasional.

Pada saat proses penyusunan sebelumnya tim perancang akan melakukan pengkajian dalam tiga aspek yakni aspek prosedural, substansi, dan teknik penyusunan.

“Jika ketiga aspek tersebut telah terpenuhi dalam ranperda yang disusun, maka dapat dilakukan penandatanganan berita acara dan penyampaian surat keterangan selesai harmonisasi sebagai syarat administrasi ke tahap berikutnya yaitu fasilitasi oleh Gubernur melalui Biro Hukum setda Provinsi NTT,” jelas Kakanwil.

Atas keterlibatan tim perancang dari awal penyusunan, Kakanwil optimis dua ranperda yang dibahas telah sesuai berdasarkan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Harapannya, ketika ranperda ini mejadi Perda dapat terimplementasi dengan baik dan menjawab setiap permasalahan yang ada,” tandas Marciana.

Menutupnya, Kakanwil juga meminta dukungan untuk pengembangan indikasi geografis vanili Alor. Ini agar mejadi perhatian pemerintah dengan membudidaya dan pengembangan yang baik agar tetap terjaga kualitasnya serta bagaimana membantu proses pemasarannya untuk meningkatkan hasil ekonomi.

Sumber : Humas Kemenkumham NTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here