Rapat Pengolahan dan Analisa Data Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM)

0
96

(Vibizmedia – Nasional) Kupang – Bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTT menggelar Rapat Pengolahan dan Analisa Data Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) di ruang multifungsi Kantor Wilayah, Selasa (21/09/2021). Kali ini, topik yang dibahas terkait implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Rapat juga melibatkan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) diangkat menjadi topik pembahasan lantaran banyak diberitakan media online bulan Agustus. Seperti diberitakan, ratusan Pekerja Migran Indonesia dideportasi, bahkan beberapa diantaranya terpapar Covid-19. Hal ini memunculkan permasalahan, baik dari aspek HAM maupun dari aspek legalitas pekerja itu sendiri. Ditambah lagi aspek psikologis lantaran para Pekerja Migran juga terpapar Covid-19.“Kami memang ingin menekankan bahwa warga negara kita ini punya hak untuk mencari kerja di negara mana saja, tapi prinsipnya adalah harus memenuhi persyaratan yang berlaku,” ujarnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Siwa, SE mengatakan, prosedur penempatan PMI ke luar negeri dilakukan melalui skema G to G (Government to Government), G to P (Government to Private), P to P (Private to Private), Penempatan PMI Perseorangan (Mandiri), dan penempatan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS). Selain itu, ada juga skema khusus seperti Specified Skill Workers (SSW) ke Jepang, Special Placement Program to Taiwan (SP2T), dan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi.

Data penempatan PMI sejak 2015 hingga 2020 mencapai 8.963 orang. Mayoritas adalah perempuan yang bekerja di sektor informal. “Masalah utama tenaga kerja NTT ke luar negeri adalah pemberangkatan secara non prosedural PMI,” ujarnya.

Menurut Siwa, pemberangkatan ilegal disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya akses informasi migrasi aman, dokumen jati diri, kualitas SDM, dan modus operandi calo. Pola migrasi non prosedural ini akhirnya menimbulkan kasus tenaga kerja dan non tenaga kerja.

Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Mohammad Ridwan mengatakan, Imigrasi turut berperan dalam pencegahan PMI non prosedural. Hal ini telah tertuang dalam SE Dirjen Imigrasi No.IMI-GR.01.01-1029 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan PMI Non Prosedural. Ada prosedur yang harus dilakukan petugas Imigrasi apabila ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri tidak sesuai ketentuan (CPMI Non Prosedural) dengan alasan kunjungan keluarga dan atau wisata.

“Diantaranya, wajib melakukan pendalaman saat proses wawancara, meminta surat undangan atau jaminan dan fotokopi paspor keluarga yang akan dikunjungi, dan atau meminta dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri,” paparnya.

Menurut Ridwan, Ditjen Imigrasi berkomitmen penuh memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI yang akan bekerja sebagai CPMI ke luar negeri. Begitu juga Kanwil Kemenkumham NTT melalui UPT Imigrasi di wilayah NTT siap melayani permohonan paspor RI bagi masyarakat NTT sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Sumber : Humas Kmenekumham NTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here