Kebijakan Utama Energi Nasional Beralih dari PLTU Batu Bara ke EBT

0
93
Ilustrasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT). Foto: Kementerian ESDM

(Vibizmedia – Economy Business) Arah kebijakan energi nasional saat ini tidak lagi bergantung pada batubara atau Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, tetapi telah bertransisi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan bahwa pembangunan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi kecuali yang saat ini sudah committed dan dalam tahap konstruksi. Hal ini juga untuk membuka peluang dan ruang cukup besar untuk pengembangan energi baru terbarukan.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021-2030 milik PT PLN (Persero), proyeksi penambahan kapasitas pembangkit energi fosil dalam 10 tahun ke depan hanya sebesar 19,6 gigawatt atau 48,4 persen. Sedangkan rencana tambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan justru lebih besar mencapai 20,9 gigawatt atau sekitar 51,6 persen.

Dalam percepatan penambahan pembangkit sebesar 40,6 gigawatt selama satu dekade ke depan, pemerintah akan membuka peran perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan.

Arah kebijakan energi nasional telah sejalan dengan komitmen Indonesia pada Paris Agreement, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan National Determined Contribution (NDC) pada 2030 sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

“Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan peta jalan menuju nol emisi karbon atau net zero emission,” tegasnya.

Salah satu tantangan yang dihadapi menuju net zero emission adalah menyediakan listrik dari sumber energi yang rendah karbon. Komitmen ini berdampak terhadap keharusan mengurangi dominasi fosil terutama batu bara pada sektor pembangkitan yang saat ini cukup besar, tapi memiliki harga yang relatif murah.

“Selain itu, industri juga dituntut untuk menggunakan energi yang rendah karbon agar produknya dapat diserap oleh pasar internasional,” kata Arifin.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL milik PT PLN (Persero) 2021-2030 yang dominan menempatkan porsi pembangkit listrik energi baru terbarukan.

Arifin Tasrif mengatakan: “RUPTL ini lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit energi baru terbarukan mencapai 51,6 persen lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil yang hanya sebesar 48,4 persen”.

Emy T/Journalist/Vibizmedia
Editor: Emy Trimahanani
Foto: ESDM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here