Diskusi Interaktif Terkait Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil

0
77

(Vibizmedia – Nasional) BADUNG – Jumat, 08 Oktober 2021 bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali dilaksanakan Diskusi Interaktif terkait Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Cahyo R Muzhar), Staf Khusus Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BPKM (Azhar Lubis), Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan (Nufransa Wira Sakti), Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM (Henra Saragih), dan Direktur Pengembangan Usaha Kecil, menengah dan Koperasi (Ahmad Dading Gunadi).

Acara juga turut mengundang perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia yang dalam hal ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali (Constantinus Kristomo) mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang hadir dalam kegiatan tersebut.Di awal acara, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan terobosan baru dengan menghadirkan entitas Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terobosan terbaru ini merupakan suatu aplikasi yang dapat mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memiliki kepastian hukum dengan memberikan legalitas yang bertujuan untuk dapat membangun kembali perekonomian Indonesia.

Beberapa keunggulan yang didapat dalam mendaftar perseroan perseorangan antara lain memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan. Untuk itu, status badan hukum perseroan perorangan diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan mendapatkan tanda bukti pendaftaran.

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan terkait Insentif dan Kemudahan Administrasi Perpajakan menyambut Undang-undang Cipta Kerja, salah satunya adalah kemudahan dalam pendaftaran NPWP sebagai salah satu syarat untuk pengajuan perseroan perorangan.
Staff khusus bidang reformasi birokorasi Kementerian Investasi/BKPM menyebutkan bahwa Aplikasi Perseroan Perorangan memudahkan Masyarakat untuk memiliki legalitas badan usaha. Beliau juga menyampaikan bahwa Kementerian Investasi telah terintegrasi dengan Ditjen AHU, selain itu dengan adanya perseroan perorangan ini semakin memberikan pilihan pilahan kepada masyarakat di Online Single Submission.
Direktur Pengembangan Usaha Kecil, menengah dan Koperasi menyampaikan bahwa berdasarkan sensus ekonomi, Usaha Menengah Kecil saat ini banyak yang belum memiliki badan usaha, sehingga melalui adanya perseroan perorangan ini dapat mendukung UMK untuk mendapatkan legalitas.
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan arah dan kebijakan dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi pada tahun 2022 – 2024 antara lain meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, meningkatkan kapasitas usaha serta pembiayaan bagi wirausaha, dan meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Sumber : Humas kemenkumham Bali

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here