Kerja Sama Harmonis Kemenkumham dan Lembaga Dalam Menegakkan Hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang Efektif

0
84

(Vibizmedia – Nasional) Ternate,malut.kemenkumham.go.id – Dalam rangka meningkatkan kerja sama yang sinergis antar Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan penegakkan hukum Kekayaan Intelektual (KI) yang efektif dan agar Indonesia dapat keluar dari status Priority Watch List (PWL), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan BARESKRIM POLRI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait Penegakkan Hukum di bidang KI, Rabu (06/10/2021).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) M.Adnan dan jajaran pada Divisi Pelayanan Hukum mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui zoom metting.Selanjutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus bersemangat dalam upaya mengeluarkan Indonesia dari daftar negara pelanggar Kekayaan Intelektual (KI) cukup berat atau biasa dikenal dengan priority watch list (PWL) menurut United States Trade Representatives (USTR).

Dalam aspek penegakkan hukum, adanya tindakan pelanggaran di bidang KI dapat merusak tatanan perekonomian nasional khususnya kepercayaan investasi, maupun pendapatan negara. Selain itu, akan dapat menghilangkan gairah dan kreativitas para inventor, pencipta maupun para pelaku usaha di dalam negeri.

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini bertujuan dalam hal Penegakkan hukum KI guna menyediakan payung hukum penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran KI demi meningkatkan perekonomian nasional.Kegiatan dibuka dengan Laporan Kegiatan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual RI, Dr. Freddy Harris yang melaporkan rangkaian kegiatan Pendatanganan kerja sama.

Dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan Ham yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Ir. Razilu, M.Si.Beliau mengatakan bahwa kerja sama dan Pemberdayaan KI, koordinasi dan penyamaan persepsi antar instansi terkait dalam rangka Penegakkan hukum di bidang KI merupakan salah satu kunci utama untuk menanggulangi pelanggaran KI di Indonesia serta penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya.

“Dalam aspek penegakkan hukum, adanya tindakan pelanggaran di bidang KI dapat merusak tatanan perekonomian nasional khususnya kepercayaan investasi, maupun pendapatan negara. Selain itu, akan dapat menghilangkan gairah dan kreativitas para inventor, pencipta maupun para pelaku usaha di dalam negeri,” ujarnya.Lebih Lanjut beliau mengatakan, semua pelanggaran KI dalam bentuk pembajakan, pemalsuan dan tindakan lainnya merupakan masalah yang sangat serius dan tetap perlu ditanggulangi segera oleh segenap pemangku kepentingan di tanah air.

Sumber : Humas Kemenkumham Malut

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here