Pergerakan Investasi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

0
84
Ilustrasi kemudahan perijinan investasi. FOTO: BKPM

(Vibizmedia – Kolom) Kegiatan investasi masih berjalan sejalan dengan kegiatan perekonomian yang terjadi di dalam negeri. Investasi termasuk salah satu penerimaan atau pemasukkan bagi Negara yang dapat membantu jalannya roda pembangunan perekonomian. Dimasa pandemi pemerintah mencoba untuk bisa terus menggairahkan kegiatan investasi agar dapat terus berjalan dan tidak terlalu mengganggu kondisi yang terjadi saat ini.

Investasi yang terkumpul dapat direalisasikan pada proyek-proyek tertentu yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di dalam negeri. Selain itu dengan investasi dapat membiayai proyek-proyek pembangunan agar dapat tetap berjalan dan dengan investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Sejarah kegiatan investasi di Indonesia di mulai dengan di buatnya Undang-Undangkan No. 1 Tahun 1967 yang berisi tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya dengan berkembangnya kegiatan investasi baru pada tahun 1973 Indonesia membentuk suatu instansi yang mengelola kegiatan investasi menjadi sebuah badan yaitu BKPM. Investasi di Indonesia terus berkembang dan dapat diandalkan dalam pembangunan perekonomian dan membantu program-program pemerintah.

Harapan kedepannya dengan berkembangnya investasi mampu membantu program pembangunan, seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana didalamnya mendorong dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang tujuannya dapat mendorong tumbuhnya investasi di sektor riil dan mampu membuka lapangan kerja baru.

Namun kita tidak boleh hanya mengandalkan sepenuhnya kepada investasi yang menjadi roda perekonomian dan pembangunan Negara kedepannya. Harapannya investasi hanya sebagai modal pendamping dalam membantu mempercepat pekerjaan proyek-proyek tertentu bagi Indonesia. PMN (Penyertaan Modal Negara)saat terjadinya Covid-19 yang merupakan policy respond pemerintah sebagai bagian dari program PEN untuk pengembangan pariwisata di Indonesia, untuk pembinaan usaha, untukpenjaminan KUR, meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM, selain itu juga untuk mempercepat pekerjaan proyek infrastruktur. Selanjutnya, PMN juga digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik pembuatan vaksin dan fasilitas produksi bahan baku obat primer di dalam negeri.

BKPM sebagai badan yang berwenang dalam kegiatan investasi selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam berinvestasi serta memberikan keyakinan kepada pihak investor. Program dan kebijakan pemerintah dibidang investasi di tahun 20018 membuat berkembangnya kinerja investasi, maka di tahun 2019 membuat pemerintah optimis dengan memasang target total investasi sebesar Rp 792 triliun. Kinerja BKPM menunjukkan keberhasilan di tahun 2019 telah mampu mengumpulkan investasi total (PMDN dan PMA) sebesar Rp 809,6 triliun, telah mampu melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Investasi di dalam negeri sendiri mencapai Rp 386,50 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 17,62 persen dari tahun sebelumnya. Hasil investasi domestik yang dicapai di tahun 2019 berkontribusi sebesar 47,7 persen dari total investasi yang terkumpul dan sisanya sekitar 52,3 persen adalah investasi asing. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian di dalam negeri yang sangat kondusif dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah yang mencoba memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

Selanjutnya dengan berjalannya waktu, dimana wabah Covid-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan salah satu wilayah bagian Negara Tiongkok dan dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia di tahun 2020. Wabah ini membawa dampak buruk dibidang kesehatan dan juga dampaknya meluas kesemua bidang/sektor, termasuk kondisi perekonomian dan keuangan Negara. Kondisi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan target investasi di tahun 2020. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi, pemerintah mencoba optimis dengan menetapkan target investasi di tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun. Pemerintah berharap dengan program PEN kegiatan investasi masih dapat diandalkan.

Ternyata rasa optimis pemerintah membuahkan hasil, ternyata masih banyak investor dalam negeri yang peduli dan mau menginvestasikan dananya. Keyakinan investor disebabkan kebijakan dan program pemerintah dalam melakukan percepatan kemudahan berusaha, pemberian kemudahan pinjaman dan insentif pajak, serta kemudahan-kemudahan lainnya yang dilakukan pemerintah dimasa pandemi. Total investasi yang terkumpul di tahun 2020 mencapai Rp 826,3 triliun, dimana nilai tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 817,2 triliun. PMDN sendiri mencapai nilai sebesar Rp 413,5 triliun, jika dibandingkan tahun 2019 investasi domestik mengalami pertumbuhan, namun terjadi pelemahan hanya mencapai 7 persen sedangkan di tahun 2019 kenaikan bisa mencapai 17,62 persen. Kontribusi nilai investasi domestik di tahun 2020 mencapai 50,1 persen sudah menggeser atau lebih tinggi dibanding investasi asing. Namun ditengah kondisi yang serba sulit ini, kegiatan investasi Indonesia di dalam negeri boleh dibilang tidak terpengaruh, terbukti dari kinerja BKPM yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa investasi merupakan kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam kondisi pandemi. Berbagai terobosan telah diambil Kabinet Indonesia Maju untuk mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga akan makin banyak tercipta lapangan pekerjaan dan meningkatkan arus masuk dana global. Investasi juga menjadi jembatan untuk mentransformasi ekonomi, dari yang selama ini mengandalkan konsumsi ke arah ekonomi produktif. Selain itu, investasi ke depan harus diarahkan pada sektor manufaktur dan hilirisasi yang bernilai tambah tinggi. Salah satu yang paling penting adalah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Omnibus law pertama ini menjamin kemudahan membuka usaha dan berbagai insentif lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia, serta memberikan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here