Pendalaman Materi Demi Tingkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan

0
89

(Vibizmedia – Nasional) Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar Forum Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Regulatory Impact Assesment (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Daerah secara daring di Ruang Rapat 1 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Senin (11/10).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, Edy Gunawan, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Kalbar, Dini Nursilawati, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalbar, selain itu juga hadir via zoom meeting Narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum., Perwakilan DPRD Prov/kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Perwakilan Bagian Hukum Setda Prov/kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan se-Indonesia.

Edy Gunawan menyampaikan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat atau membuat keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat, tentu dapat didukung dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemaparan materi dilakukan oleh Narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Eka N.A.M. Sihombing, SH., MHum., yang menyampaikan materi lewat aplikasi Zoom tentang Penggunaan Regulatory Impact Assesment (RIA) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Dijelaskan bahwa RIA merupakan suatu proses yang secara sistematik mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan peraturan dengan metode analisa yang konsisten seperti benefit-cost analysis. RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan kepada pengambil keputusan (Organ Pembentuk) akan pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien.

Sumber: Humas Kemenkumham Kalbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here