Pustakawan Kanwil Kalsel Sambangi BPHN Guna Audiensi Terkait JDIH

0
112

(Vibizmedia – Nasional) Jakarta, Yankum_Info – Dengan 100% terintegrasinya sebanyak 28 anggota JDIH Kalsel dengan JDIHN, dinilai perlu dilakukan koordinasi lanjutan ke BPHN. Menindaklanjuti hal itu, pustakawan yang merangkap sebagai pengelola JDIH Kanwil Kemenkumham Kalsel, Farida Ariani didampingi oleh Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, Eka Shanty, dan JFT Perancang Perundang-Undangan, Ryna Frensiska melakukan konsultasi dan koordinasi lanjutan berkaitan dengan JDIH pada Kamis (14/10) di Kantor BPHN Kemenkunham, Jakarta.

Ditemui tim Kantor Wilayah, Kepala Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon Rangkayo Sati, menjelaskan pebtingnya JDIH bagi masyarakat. “Mengingat betapa pentingnya peran JDIH di tengah tengah masyarakat dalam memperoleh dokumen hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.” Ungkapnya.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkaitan erat dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentag JDIHN. Setiap informasi hukum merupakan kategori informasi publik yang wajib disediakan kepada publik. JDIH merupakan wadah kerja sama pendayagunaan dokumentasi dan informasi sebagai pilar pembangunan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan masyarakat cerdas hukum terutama di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat personal untuk mampu menghadapi tantangan geografis.

Sebagai informasi, aplikasi JDIHN dapat di download di play store, karena saat ini dengan mengandalkan teknologi yang ada semua dapat diperoleh dalam genggaman. Oleh karena JDIH adalah pusat data skala nasional, ke depannya JDIH Kanwil Kemenkumham Kalsel diharapkan bisa berkolaborasi dengan menggandeng Universitas Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta agar bisa terintegrasi dengan JDIHN. Hal ini dilakukan karena Universitas banyak memiliki dokumen seperti skripsi, thesis, disertasi, dan karya tulis.

Yasmon juga berpesan khususnya kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, agar saling bersinergi demi kemajuan organisasi, agar terjalin hubungan antar Sub Bidang Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Konsultasi berlanjut ke Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Sekretariat BPHN, Deny Kurniawan siap mengakomodir kemajuan perpustakaan dan JDIH Kanwil Kemenkumham Kalsel ke depan agar lebih mengembangkan pada postur DIPA BPHN Kantor Wilayah.

Konsultasi juga dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pemeliharaan Koleksi, Iswiyati Kunti yang membahas meta data pada aplikasi perpustakaan dan website JDIH Kanwil Kemenkumham Kalsel. Dari koordinasi yang dilakukan, diharapkan JDIH Kalimantan Selatan terus dikembangkan potensinya dalam menyediakan informasi hukum yang lengkap. (Kontributor: Divisi Yankum/Farida, ed: Yusika, ES)

Sumber : Humas Kemenkumham Kalsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here