Wapres K.H. Ma’ruf Amin Minta Data Kemiskinan Ekstrem 2022-2024 Diharapkan Lebih Mutakhir dan Akurat Sehingga Perlu Perbaikan Data

0
80
Wapres K.H. Ma’ruf Amin siang ini memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021, di Rumah Jabatan Gubernur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (17/10/2021). (Foto: KIP SETWAPRES)

(Vibizmedia – Kupang) Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin siang ini memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021, di Rumah Jabatan Gubernur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (17/10/2021). Adapun rapat ini dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan para bupati dari 5 kabupaten yang merupakan sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021, yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan.

Mengawali Rakor, Wapres menyampaikan bahwa rapat di NTT kali ini merupakan titik akhir dari rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021. “Rapat ini juga merupakan rangkaian dari kunjungan kerja saya ke tujuh provinsi prioritas tahun 2021 yang sudah dimulai sejak akhir September lalu di Bandung Jawa Barat, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah, Ambon Maluku, Manokwari Papua Barat, dan Jayapura Papua,” jelasnya.

Rangkaian kunjungan kerja ini dilakukan, lanjut Wapres, untuk melakukan koordinasi sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem sesuai dengan target Presiden menjadikan kemiskinan ekstrem di Indonesia 0% pada akhir 2024. “Bapak Presiden telah menetapkan target kemiskinan ekstrem harus dapat dihilangkan pada akhir tahun 2024,” tuturnya.

Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa pemilihan lima kabupaten prioritas tersebut didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem, yang dihasilkan dari kombinasi persentase penduduk miskin ekstrem dan jumlah penduduk miskin ekstrem menurut kabupaten, bersumber dari data BPS yang dihasilkan melalui SUSENAS Maret 2020 sebagai rujukan utama.

“Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US Dollar PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 US Dollar PPP per kapita per hari,” jelasnya.

Wapres K.H. Ma’ruf Amin siang ini memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021, di Rumah Jabatan Gubernur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (17/10/2021). (Foto: KIP SETWAPRES)

Pada pertemuan dengan para Gubernur pada 28 September 2021 yang lalu, Wapres mengungkapkan telah mendapatkan penjelasan yang sangat komprehensif dari Gubernur NTT tentang program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi NTT.

“Saya memandang berbagai program yang mendorong peningkatan sektor produksi, khususnya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, maupun program-program di sektor pendidikan dan kesehatan sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, kembali Wapres menekankan bahwa anggaran bukanlah isu utama dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem, namun tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat program pemerintah agar tepat sasaran.

“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program tadi, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut,” ujarnya.

Tantangan berikutnya, tutur Wapres adalah keterbatasan waktu pada tahun 2021 yang tersisa kurang dari 3 bulan untuk mengatasi pengentasan kemiskinan ekstrem, sehingga menurutnya tidak bisa hanya dengan mengandalkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan yang reguler. “Untuk itu, pada 3 bulan terakhir 2021 ini kita akan menambahkan upaya khusus menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Wapres, program bantuan tersebut didistribusikan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan BLT-Desa. Menanggapi masalah data rumah tangga miskin ekstrem yang belum sempurna, Wapres memberikan arahan agar perbaikan data terus diupayakan.

“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” pintanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here