Proyeksi Penjualan Listrik Tahun 2022

0
81
(Photo : Kemen BUMN)

(Vibizmedia – Kolom) PLN adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum yang wajib menyediakan tenaga listrik secara terus- menerus, dalam jumlah yang cukup dengan mutu dan keandalan yang baik. Dengan demikian PLN harus mampu melayani kebutuhan tenaga listrik saat ini maupun di masa yang akan datang agar PLN dapat memenuhi kewajiban yang diminta oleh Undang-Undang tersebut. Sebagai langkah awal PLN harus dapat memperkirakan kebutuhan tenaga listrik paling tidak hingga 10 tahun ke depan.

Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tarif listrik dan program elektrifikasi dan program pemerintah diantaranya membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) , Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan jaringan listrik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). PLN akan melistriki seluruh kasawan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian yang sederhana adalah proses meningkatkan output barang dan jasa. Proses tersebut memerlukan tenaga listrik sebagai salah satu input untuk menunjangnya, disamping input-input barang dan jasa lainnya. Disamping itu hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan barang-barang/peralatan listrik seperti televisi, pendingin ruangan, lemari es dan lainnya. Akibatnya permintaan tenaga listrik akan meningkat.

Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Indonesia (Ribuan Pelanggan)

Sumber : PLN

Penyusunan prakiraan kebutuhan listrik dibuat dengan menggunakan sebuah aplikasi prakiraan beban yang disebut “Simple-E”. Aplikasi ini menggunakan model regresi yang diperoleh dari data historis beberapa indikator seperti penjualan energi listrik, daya tersambung, jumlah pelanggan, pertumbuhan ekonomi, populasi dan tarif listrik untuk membentuk persamaan yang fit. Kebutuhan listrik ke depan diproyeksikan dengan menggunakan variabel bebas (indikator) yang mempunyai pengaruh besar (korelasi yang kuat) terhadap permintaan listrik. Variabel bebas yang umumnya mempunyai korelasi yang kuat dengan peningkatan/penurunan konsumsi listrik adalah pertumbuhan ekonomi dan populasi serta tarif listrik. Simple-E berbasis pada regresi sehingga tidak dapat mengakomodir shocking demand karena masuknya pelanggan besar pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, hasil proyeksi demand dari Simple-E akan diinjeksi secara manual ketika demand pelanggan besar masuk. Pada demand forecast RUPTL, bagian yang diinjeksi adalah proyeksi penjualan (kWh), daya tersambung (MVA) dan jumlah pelanggan.

Injeksi beban atau intervensi langsung terhadap hasil simulasi Simple-E dapat dilakukan dalam hal terdapat daftar tunggu pelanggan besar yang sudah jelas besar daya dan waktu kebutuhannya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pelanggan tersebut tidak dapat terefleksi dengan menggunakan metode regresi. Terkait volatilitas pemakaian listrik sektor industri yang di pada sebagian provinsi tidak bisa direfleksikan dari variabel-variabel atau driver regresi yang digunakan, maka dilakukan expert judgement untuk proyeksi demand pelanggan industri dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor kewajaran baik kewajaran pertumbuhan, penambahan daya tersambung maupun kewajaran jam nyala.

Aplikasi Simple-E dilengkapi dengan fasilitas untuk melihat tingkat ketelitian dan tingkat signifikansi pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan analisa uji statistik. Dari model yang terbentuk juga didapat parameter korelasi serta beberapa uji statistik untuk menganalisa pemodelan yang digunakan.

Upaya melistriki KEK, KI dan Program Pemerintah lainnya

Program peningkatan rasio elektrifikasi dan program pemerintah untuk membangun KEK, KI, kawasan strategis pariwisata nasional, sentra kelautan dan perikanan terpadu dan PLBN juga signifikan mempengaruhi peningkatan permintaan listrik. Sebagai upaya PLN untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi maka PLN perlu melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. Hal ini secara langsung akan menjaga eksistensi wilayah usaha PLN dan sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang telah menjadi wilayah usaha PLN.

Seiring dengan program pemerintah untuk membangun KEK, PLN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik kawasan-kawasan yang telah dicanangkan pemerintah sebagai KEK. PLN dianggap mampu melistriki baik dengan melistriki langsung (pembangunan pembangkit atau jaringan ke kawasan) maupun dengan pengalihan captive power. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus, maka beberapa KEK yang telah ditetapkan dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan demand forecast diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. KEK Arun Lhokseumawe, di Provinsi Aceh
  2. KEK Sei Mangkei, di Provinsi Sumatera Utara
  3. KEK Tanjung Api-Api, di Provinsi Sumatera Selatan
  4. KEK Galang Batang, di Provinsi Kepulauan Riau
  5. KEK Tanjung Kelayang, di Provinsi Bangka Belitung
  6. KEK Tanjung Lesung, di Provinsi Banten
  7. KEK Kendal, di Provinsi Jawa Tengah
  8. KEK Singhasari, di Provinsi Jawa Timur
  9. KEK Mandalika, di Provinsi Nusa Tenggara Barat
  10. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, di Provinsi Kalimantan Timur
  11. KEK Palu, di Provinsi Sulawesi Tengah
  12. KEK Bitung, di Provinsi Sulawesi Utara
  13. KEK Likupang, di Provinsi Sulawesi Utara
  14. KEK Morotai, di Provinsi Maluku Utara
  15. KEK Sorong, di Provinsi Papua Barat

PLN telah mengidentifikasi proyeksi kebutuhan listrik dengan menindaklanjuti setiap rencana program-program pemerintah dan potensi pelanggan serta mengevaluasi rencana pasokan listrik untuk calon-calon pelanggan tersebut. Rencana pasokan untuk beberapa KEK, KI, Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan pelanggan besar smelter diberikan pada lampiran E. Jadwal operasi infrastruktur untuk mendukung pasokan tersebut, akan menyesuaikan potensi demand dan jadwal implementasinya.

Rencana Penyediaan Listrik untuk Ibu Kota Negara Baru

Selain mendukung program pemerintah untuk pengembangan kawasan, PLN juga mendukung rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Pulau Kalimantan yang telah diumumkan oleh Presiden pada tahun 2019. Pemindahan ini mulai aktif dilaksanakan pada tahun 2024 dan diharapkan selesai pada tahun 2029. Inisiasi awal lokasi adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga saat ini, penyusunan Master Plan Ibu Kota sedang dilaksanakan oleh Bappenas. Pemerintah menargetkan rencana induk (masterplan) pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan selesai pada akhir 2020.

Untuk rancangan zonasi dan tahapan pembangunan ibu kota negara baru yang disampaikan oleh Bappenas dibagi menjadi 3 tahapan besar sebagai berikut :

–  Tahapan pertama yaitu pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan pada tahun 2021-2024.

–  Tahapan kedua yaitu pembangunan kawasan ibu kota negara pada tahun 2025-2029.

–  Tahapan ketiga yaitu pembangunan perluasan kawasan ibu kota negara pada tahun 2030-2045.

Estimasi kebutuhan listrik IKN adalah lebih kurang 900 MVA yang akan disiapkan secara bertahap oleh PLN. Untuk kebutuhan tersebut, akan dibangun tambahan insfrastruktur baik pembangkit, transmisi maupun GI yang memadai. Kebijakan pemerintah untuk memasok kebutuhan listrik IKN dari sumber energi baru terbarukan, mendorong pengembangan EBT khususnya PLTA di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. PLTA tersebut akan disalurkan melalui SUTET dan GITET 500 kV. Pembangunan SUTET dan GITET ini selaras dengan master plan Kelistrikan pulau Kalimantan, dimana seluruh provinsi di Pulau Kalimantan terinterkoneksi dengan backbone 500 kV.

Untuk mendukung kelancaran pengembangan PLTA, khususnya terkait pemanfaatan waduk existing dan pengembangan waduk baru, dilakukan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat ini masih dalam tahap perencanaan.

PLN mendukung penyediaan listrik yang cukup, andal dan ramah lingkungan untuk Ibu Kota Negara baru. Terkait dengan hal tersebut, maka beberapa konsep yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : Zero Down Time, Circular configuration grid and smart grid. Penggunaan under ground cable (UGC) untuk jaringan ketenagalistrikan di 
dalam IKN. Mengedepankan Green Energy 
Penyediaan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here