Kajian Perda Tentang Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda

0
51

(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Edy Gunawan, menggelar Rapat Kajian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda, Rabu (27/10) di Ruang Rapat I Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Rapat kajian dihadiri oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak; Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Suharto; Kasubag Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Deasy Elsanti; dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Kajian Peraturan Daerah merupakan salah satu acuan kegiatan mediasi dan konsultasi dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, yang penyusunanya dilakukan dengan cara memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kajian Peraturan Daerah dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang kepemudaan merupakan urusan pemerintahan konkuren berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m. lebih lanjut diatur dalam Lampiran huruf S Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi da pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam membentuk Peraturan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang kewirausahaan kepemudaan yaitu dalam hal pengembangan kewirausahaan pemuda.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa “pelaksanaan pengembangan wirausan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan”. Pengembangan wirausaha pemuda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, dimana dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan menyebutkan bahwa “Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota dan tingkat provinsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Kewirausahaan Pemuda tidak tepat karena sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dibidang Kewirausahaan Pemuda lebih kepada Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bukan Penyelenggaraan Kewirausahaan Pemuda. Karena apabila berbicara mengenai penyelenggaraan lingkup yang diatur menjadi luas yaitu mulai dari proses/cara pembangunan wirausaha pemuda, pengembangan, sampai dengan pemeliharaan wirausaha pemuda. Seperti diketahui judul Peraturan Daerah menggambarkan isi Peraturan Daerah tersebut apabila pada judul sudah tidak sesuai maka akan memepengaruhi materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut.

Selain aspek kewenangan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan asas hukum sangatlah penting. Sebab asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam pembentukan peraturan daerah yang baik, selain memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, materi muatan dalam Peraturan Daerah juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang kepemudaan merupakan urusan pemerintahan konkuren berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m dan dalam Lampiran huruf S Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kewirausahaan Pemuda yaitu mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Kamimantan Barat tentang Penyelenggara Kewirausahaan Pemuda tidak tepat karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewenagan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah sebaiknya memperhatikan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terlebih dahulu, kewenangan merupakan alas dasar pembentukan Peraturan Daerah, hal ini agar Peraturan Daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi pembatalan atau pencabutan Peraturan Daerah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik sebaiknya harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga harus ada sinkronisasi substansi yang akan diatur, sehingga antara substansi satu dengan substansi yang lain saling berkesinambungan, sehingga menghasilkan suatu peraturan yang dapat diimplemntasikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sumber :  Humas Kemenkumham Kalbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here