Study Komparasi dan Konsultasi Ranperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Propemperda Inisiatif DPRD

0
72

(Vibizmedia – Sulawesi) Bertempat di Ruang Rapat Pengayoman DPRD Manado, berdasarkan perintah Pimpinan, Subbid FPPHD bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Pansus DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Jumat (5/11) dalam rangka Study Komparasi dan Konsultasi Ranperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Propemperda Inisiatif DPRD.

Koordinator Perancang Arther Moniung dan Kasubbid FPPHD Cherryl Wenur bersama Tim, melakukan dialog dengan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Jabir dan Ketua Pansus Argo Sumaiku, bersama jajaran yang ada.
Pada Kesempatan yang ada koordinator perancang menjelaskan bahwa Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).
Ditambahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Menutup rangkaian Study Komparasi dan Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Ketua Pansus berterima kasih atas penerimaan yang baik dari Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, dan menitip salam kepada Pimpinan yang ada.

Sumber : Humas Kemenkumham Sulut

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here