Analisis dan Evaluasi Hukum, Alat Bantu Penataan Kembali Regulasi

0
70

(Vibizmedia – Nasional) Jalannya rapat dipandu oleh, Kasubid FPPHD, Hempy Poyk didampingi Koordinator Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, Yunus P. S. Bureni bersama peserta dari stakeholder terkait yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ombudsman NTT, Akademisi Universitas Nusa Cendana, serta Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkumham NTT.

Sesuai kesepakatan dan isu-isu yang terjadi, Hempy katakan topik yang akan dibahas pada pertemuan ini masih dalam kaitan yang sama tentang perizinan berusaha sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Lahirnya UU Cipta Kerja, membawa dampak besar terhadap penataan regulasi. Banyak undang-undang yang harus diubah atau disesuaikan dengan ketentuan yang diatur. Selain itu, imbasnya juga kepada setiap produk hukum daerah,” jelas Hempy.

Penataan berbagai peraturan sebagai dampak adanya UU Cipta Kerja, bukan suatu proses yang cepat dan mudah. Ada tahapan dan mekanisme yang harus dijalani.

“Perlu terlebih dahulu dinventarisir dengan dilakukan analisis dan evaluasi oleh tim kerja, kira-kira peraturan-peraturan mana yang perlu diubah, disesuaikan, bahkan dicabut dengan yang baru,” terang Hempy.

Ketentuan yang diatur pada UU Cipta Kerja dengan diikuti peraturan pelaksananya terdapat ruang lingkup yang cukup luas. Salah satu bagian yang diatur dan dijelaskan didalam adalah perijinan berusaha.

Pengaturan baru tentang perizinan berusaha, lanjut Hempy, akan secara otomatis berpengaruh pada beberapa undang-undang juga terhadap semua produk hukum di tingkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang berkaitan dengan substansi yang diatur tekait perijinan sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian peraturan, pasal maupun ayatnya.

Kiranya melalui pertemuan ini, Hempy berharap setiap peserta dapat memberikan masukan, saran, serta kendala yang ditemui adanya UU Cipta Kerja yang mengatur perizinan berusaha. Untuk kemudian ditujukan rekomendasi apa yang harus dilakukan dan pada akhirnya akan diperoleh sebuah arah kebijakan sebagai sebuah perwujudan penataan regulasi yang lebih cepat dan komprehensif.

Humas Kanwil _ Kegiatan analisis dan evaluasi hukum pada dasarnya merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk. Sekaligus menjadi alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan yang hiper regulasi, tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, dan tidak efektif. 

Ditambah lagi diundangkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak besar terhadap penataan kembali berbagai regulasi, mulai dari level undang-undang sampai pada level produk hukum daerah.

Didasarkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, malalui Bidang Hukum kembali menggelar Rapat Penjaringan Isu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum di Ruang Multi Fungsi Kantor Wilayah, Jumat (05/11/2021).

Sumber : Humas Kemenkumham NTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here