Kemenkumham Maluku Melakukan Kegiatan Sosialisasi Penyebarluasan Tusi Balai Harta Peninggalan

0
76

(Vibizmedia – Nasional)Ambon, KUMHAM MALUKU – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku, Andi Nurka menghadiri pembukaan kegiatan sosialisasi Penyebarluasan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) di Bumi Ambon Manise yang digelar BHP Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Maluku di Longue Swiss-bell Hotel, Kamis (18/11).

Mengangkat tema bertajuk “Membangun Pelayanan Berkualitas dan Berkepastian Hukum dengan Sinergitas Balai Harta Peninggalan Makassar dan Instansi terkait” Andi Nurka sampaikan Keynoted speech jelaskan secara singkat terkait sejarah, profil dan tanggung jawab Balai Harta Peninggalan di Indonesia sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

“BHP secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham RI. Sejarahnya ada; yaitu dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia hingga pada tanggal 1 Oktober 1624 Pemerintah Belanda membentuk Wees-en Boedelkamer yang jika diterjemahkan berarti Balai Harta Peninggalan” jelas Andi.

Berpedoman pada sejarah secara seksama kemudian ditambahkan oleh Kakanwil bahwa awal pembentukan BHP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Belanda sebagai persiapan penyerahan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada ahli waris yang berada di Netherland, namun seiring berjalannya waktu BHP kemudian dialih perankan menjadi pemberi perlindungan dan jaminan kepastian hukum untuk hajat hidup orang banyak, mewakili dan melaksanakan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan pengadilan demi hukum dibidang harta peninggalan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengakhiri sambutannya, Andi Nurka meminta semua peserta agar dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan seluruh jajaran dan stakeholder terkait agar berkolaborasi dan memberi dukungan penuh terhadap BHP Makassar dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum dibidang harta peninggalan di Provinsi Maluku mengingat Maluku menjadi satu dari tiga belas provinsi yang menjadi wilayah tugas BHP Makassar.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Praktisi Harta Peninggalan, Agus Subandriyo, dan Nurhendro Putranto sebagai Narasumber dan diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, JFT & JFU Kanwil Kemenkumham Maluku, Penegak Hukum, Perwakilan Pemerintah Daerah/kota, Notaris, Stakeholder terkait, Toko Masyarakat, Akademisi, dan sejumlah undangan dari berbagai kalangan.

Sumber  : (HumasKemenkumham Maluku) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here