Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 oleh Kemenkumham Kaltim

0
87

(Vibizmedia – Kaltim ) Balikpapan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi salah satunya adalah Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam rangka mensukseskan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025, Kemenkumham melalui Direktorat Kerja Sama dan RANHAM Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur hadir langsung sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Nasional (RANHAM) yang diinisiasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur (18/11).

Rakor yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Muhamamd Sa’bani) ini dilaksanakan di Ruang Jelau Hotel Grand Senyiur Balikpapan dengan peserta dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur serta OPD terkait di lingkungan Pemprov Kaltim. Adapun narasumber kegiatan tersebut adalah Kasubdit KDN dan RANHAM Wilayah II (Hilda Mulyadin) , Kasi Kerja Sama dan RANHAM Wilayah IIA (Firdita Sanditya), dan Kasubbid Pemajuan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim (Favourita Sirait)

Dalam sambutannya, Sa’bani menyampaikan “Pemerintah Provinsi akan terus bersinergi dengan Kemenkumham Kaltim untuk terus berkomitmen meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi supaya tidak terlalu jauh menyimpang HAMnya tersebut. Karena HAM disetiap daerah berbeda-beda keberlakuannya. Kegiatan ini tidak hanya sekedar kumpul-kumpul tetapi yang terpenting adalah meningkatkan capaian aksi HAM di Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur.

Oleh karena itu dukungan terhadap pelaksanaan pelindungan dan Pemenuhan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah di daerah harus terus kita dukung semaksimal mungkin. Karena RANHAM sendiri telah menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kewajiban terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia”.

Setelah melalui tahapan paparan narasumber dan diskusi yang panjang antar peserta dengan narasumber dalam rangka melengkapi data dukung pelaporan Aksi HAM periode B.12 Tahun 2021, kegiatan ditutup oleh panitia pelaksana. Dari Rakor ini diperoleh beberapa poin penting terkait kekurangan dari masing-masing pemerintah daerah pada tahap pelaporan B04 dan B08 serta persiapan menuju pelaporan B12 agar Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan nilai maksimal capaian dalam pelaporan B12 tersebut.

Sumber : (Red.Humas Kumham Kaltimtara / RT/SPR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here