Wamenkumham Tutup Rakor di Kanwil Kemenkumham NTB dan Beri Penguatan untuk Jajaran

0
88

(Vibizmedia – NTB) ntb.kemenkumham.go.id – Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2021, Langkah Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2022 dan Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2022 pada 3 (tiga) Kantor Wilayah yaitu Bali, NTB dan NTT berpusat di Aula Kanwil Kemenkumham NTB dan berlangsung selama 4 (empat) hari resmi berakhir pada Jum’at (19/11) ditutup oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej.

“Tujuan rapat koordinasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian objektif di tahun 2021 serta menetapkan kegiatan di 2022 sehingga kegiatan yang belum tercapai 2021 tidak terjadi lagi di tahun depan,” lapor Haris. Disebutkan juga oleh Haris, Kanwil Kemenkumham NTB telah mencatat realisasi anggaran sebesar 89,57% hingga 18 November 2021.

Eddy, sapaan akrab Wamenkumham, kemudian memberikan arahannya setelah Haris Sukamto selesai memberikan laporannya atas pelaksanaan Rapat Koordinasi. Wakil Menteri asal Ambon ini menyoroti berbagai isu yang ada di Kementerian Hukum dan HAM salah satunya tentang tugas pemasyarakatan dan imigrasi.

“Untuk jumlah pegawai Kemenkumham ada 72 ribu dengan jumlah pegawai pemasyarakatan sekitar 42 ribu. Jika dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak kurang lebih 300 ribu, tentu tugas Petugas Pemasyarakatan ini tidak berat namun sangat amat berat,” jelas Eddy.

Menurutnya harus dipastikan 3 (tiga) hal Ketika WBP bebas. Harus bisa diterima di masyarakat, jangan sampai WBP ini kembali melakukan tindak pidana dan harus bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan untuk Petugas Keimigrasian, Eddy meminta seluruhnya harus berhati-hati terutama para Pejabat Keimigrasian karena memiliki kewenangan besar dalam mengambil diskresi. Karena objek imigrasi adalah Warga Negara Asing (WNA), maka harus ditekankan dalam melakukan tugasnya harus tetap melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) karena sifatnya universal.

Eddy juga membahas tentang peningkatan kinerja dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM ini, profesionalisme harus berpegang pada integritas, transparansi dan akuntabilitas sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih terukur sehingga masyarakat puas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“WBK dan WBBM bukan satu-satunya indikasi tidak ada korupsi. Yakin saja apabila punya integritas, transparansi dan akuntabilitas WBK/WBBM ini akan terwujud dengan sendirinya,” tutup Eddy yang kemudian secara resmi juga menutup Rapat Koordinasi di Kanwil Kemenkumham NTB

Sumber : Humas Kemenkumham NTB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here