Kemenkumham Kalteng melaksanakan Penyerahan Piagam Pengukuhan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Sukamara

0
55

(Vibizmedia – Kalteng) Sukamara – Tim Pengukuhan Desa/Kelurahan Sadar Hukum  yang tergabung dalam pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Sukamara, terdiri dari Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) Kasubid Luhkum , Bankum dan JDIH , (Erna Sulistyowati), dan Penyuluh Hukum Pertama (Herry Permana), bertempat di ruang Rapat Kabupaten Sukamara, melaksanakan kegiatan Penyerahan Piagam Penghargaan  Desa/Kelurahan Sadar Hukum  yang ada di Kabupaten Sukamara. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara yang mewakili Bupati  Sukamara (Rendi Lesmana), Camat Balai Riam  (Among Leluno) , Camat Jelai yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum (Dewa Putu Oka) sebagai pihak yang menerima penghargaan untuk Pengukuhan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Rabu, (24 November 2021)

Penyerahan piagam ini juga diberikan langsung kepada Kepala Desa Sungai Baru , Kepala Desa Pepaning , Camat Jelai yang diwakil Kabag Hukum (Dewa Putu Oka), Camat Balai Riam (Among Leluno) dan Bupati Sukamara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara (Suyanto)  sebagai wujud apresiasi serta penghargaan terhadap Desa/Kelurahan yang telah taat dan patuh terhadap hukum

Sekretaris Daerah kabupaten Sukamara ( Rendi Lesmana ) dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah beserta jajaran yang telah membantu dalam membina, memberikan masukan dan dukungannya serta keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menuju dan mencapai predikat desa/Kelurahan sadar hukum tidaklah mudah, karena harus terpenuhinya beberapa persyaratan yang sangat ketat, oleh karena itu untuk mempertahankan predikat tersebut perlu dukungan berbagai pihak diantaranya Camat selaku Pihak yang memberikan motivasi, selain Aparat yang ada diwilayah dan unsur lembaga terkait lainnya. Agar bisa tetap menjaga dan memposisikan diri sebagai desa/kelurahan yang memegang teguh komitmennya dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum dalam semua lini, tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan terus program-program yang telah dijalankan terkait kesadaran masyarakat terhadap hukum dan selalu dikoordinasikan dengan pihak terkait

Dalam sambutannya Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) menyampaikan bahwa, Penetapan desa/kelurahan sadar hukum merupakan salah satu upaya dalam memperkuat status Indonesia sebagai negara hukum, karena hal tersebut dapat mempercepat penyebarluasan pemahaman hukum kepada masyarakat. Kegiatan pengukuhan Desa/Kelurahan binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini adalah merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh  BPHN sebagai salah satu syarat untuk menuju peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Gelar desa/kelurahan sadar hukum sifatnya tidak abadi karena akan ada evaluasi apakah masih memenuhi kriteria ataupun tidak. Pembinaan Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan dan dikukuhkan dianggap efektif jika hukum mampu menkondisikan dan merubah kualitas serta perilaku masyarakat sesuai dengan prasayarat pembangunan.

Oleh karena itu perlu adanya kebijakan daerah dalam pembentukan desa sadar hukum melalui penyusunan produk hukum daerah sebagai landasan hukum dalam upaya pembinaan dan penguatan desa sadar hukum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat terpenuhi.

di Kabupaten Sukamara ada 2 Desa yang yang mendapatkan penghargaan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Pempaning. Kementerian Hukum dan HAM sangat mengapresiasi jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sukamara terutama kepada camat, Kepala Desa/Lurah yang telah berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum diwilayahnya terutama ditengah keterbatasan ruang dan waktu karena masih berlangsungnya pandemi covid-19.

Sumber : (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, November 2021)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here