(Vibizmedia – Nasional) Pontianak – Pemilihan tema “EQUALITY – Reducing Inequalities Advancing Human Rights” pada hari HAM se-dunia ke-73 dinilai memiliki makna yang mendalam. Demikian diutarakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya pada peringatan hari HAM ke-73 yang digelar di Graha Pengayoman, Jumat (10/12).
Tema hari HAM yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini merefleksikan kondisi seluruh Kawasan di dunia yang tengah terdampak pandemi covid-19. Kesenjangan, kata Yasonna, merupakan imbas nyata yang dirasakan oleh masyarakat di dunia, tidak terkecuali di tanah air.
“Oleh karena itu, peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2021, yang mengusung tema kesederajatan, atau kesetaraan, atau persamaan hak, diharapkan akan menjadi momentum, guna membangun kembali dan sekaligus lebih memperkuat solidaritas sosial masyarakat, dan solidaritas global,” tutur Yasonna.
Kendati berjibaku menghadapi pandemi covid-19, Yasonna menegaskan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM. “Dukungan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM,” ujarnya.
Ada pun program-program pemajuan HAM yang disebut Yasonna pada acara peringatan hari HAM ini di antaranya pelayanan Publik Berbasis HAM, penanganan pengaduan pelanggaran HAM, pelaksanaan aksi Rencana Nasional hak Asasi Manusia (RANHAM), sampai dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban internasional di bidang HAM.
Pada peringatan hari HAM se-dunia tahun ini, 508 Unit Pelaksana Teknis KemenkumHAM mendapat penghargaan atas capaian dalam pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM). Yasonna penghargaan yang diraih dapat memacu jajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Selain, UPT di KemenkumHAM, Yasonna juga menyerahkan penghargaan P2HAM bagi tiga pemerintah daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Ketiga pemerintah daerah tersebut diproyeksikan akan menjadi role model dalam pengembangan P2HAM di daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menyatakan program pemajuan HAM mendapat respon positif tidak hanya di instansi pusat namun juga pemerintah daerah. Untuk meningkatkan capaian dalam pemajuan HAM, pemerintah kemudian melanjutkan kembali untuk kali kelima RANHAM melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.
“Pada RANHAM generasi ke-5 ini, pemerintah berfokus pada empat kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” tutur Mualimin.
Terkini, KemenkumHAM bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga juga tengah mengembangkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Stranas BHAM yang tengah pada tahap finalisasi ini nantinya akan berfokus pada tiga aspek yaitu pengarusutamaan, penyelarasan dan pembentukan regulasi, serta pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM, kami juga telah membangun aplikasi PRISMA untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan assesmen mandiri terhadap operasi bisnisnya guna meminimalisir dampak bisnis terhadap HAM,” ujar Mualimin
Acara yang digelar pada Jumat siang ini juga disaksikan oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelayanan Teknis KemenkumHAM se tanah air. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya, Menkopolhukam, Menteri PPPA, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial turut serta memberikan testimoni pada peringatan hari HAM sedunia tahun 2021.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Fery Monang Sihite, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Keimigrasian, Pamuji Raharja, Kepala Bidang HAM, Muh. As’ad, dan Kepala Subbidang P3HAM, Sondang Berliana,mengikuti kegiatan peringatan Hri HAM Sedunia secara virtual di Ruang Rapat Kakanwil.
Kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian secara simbolis penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar sebagai UPT yang telah melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia yang diserahkan oleh Kepala Bidang HAM kepada Kepala Divisi Administrasi selaku perwakilan UPT jajaran Kanwil Kemenkumham Kalbar.
Sumber : Humas Kemenkumham Nasional
