Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH di Kabupaten Landak

0
68

(Vibizmedia – Kalbar) Landak – Dalam rangka Program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) khususnya Pusat Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum (Pusdokinjar) untuk merealisasikan jumlah anggota JDIHN secara nasional untuk dapat terintegrasi secara 100% di Tahun 2021, Kepala Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat melakukan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH ke anggota JDIH Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Landak.

Bahwasanya sampai dengan bulan November 2021, dari total 30 (tiga puluh) anggota JDIH di Provinsi Kalimantan Barat, 25 (dua puluh lima) anggota JDIH dengan website JDIHN. Anggota JDIH yang terintegrasi berjumlah 25 (dua puluh lima) terdiri dari 14 (empat belas) Biro Hukum / Bagian Hukum Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dan 11 (sebelas) Sekretariat DPRD Kota / Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Dari 5 (lima) anggota JDIH yang belum terintegrasi dengan website JDIHN salah satunya adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak.

Kegiatan Koordinasi dan konsultasi JDIH ini dilakukan dalam rangka penguatan keberadaan JDIH di Daerah, khususnya di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Landak, dikarenakan masih terdapat anggota JDIH Provinsi Kalimantan Barat yang belum terintegrasi dengan website JDIHN dan berada di Kabupaten Landak, yakni Sekretariat DPRD Kabupaten Landak. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Landak sebagai anggota JDIH di Provinsi Kalimantan Barat berperan penting dalam pendokumentasian produk hukum berupa Peraturan Daerah yang diterbitkan atas inisiatif dari DPRD sebagai bagian dari keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat. Adapun untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Landak belum terintegrasi dengan website JDIHN.

Kedatangan Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalbar, Edy Gunawan beserta Tim dari Kantor Wilayah yang terdiri dari Dokumentalis, Yustika Sari, Pengolah Aplikasi Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Subhan Ramadhan, dan Penyuluh Hukum Pertama Kanwil Kemenkumhan Kalimantan Barat Utin Putri Novi Lestari, juga sekaligus berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi penguatan anggota JDIH di Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Landak berkoordinasi dalam hal pengintegrasian Website JDIH terkait metode Peraturan Perundang-undangan. Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH menyampaikan bahwasanya pengisian metadata dokumen hukum yang diinput ke dalam website JDIH baik itu berupa Peraturan Perundang-undangan, Monografi Hukum, Artikel/Majalah Hukum dan Putusan/Yurisprudensi berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Rabu-Jum’at (08-10/12).

Tim Kanwil disambut oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang – undangan, Yance, Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan, R.Sondang Tinambunan, dan Kassubag Kajian Perundang – undangan, Raimundus Ramon, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak

Keberadaan JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Landak diharapkan tidak hanya memuat Produk Hukum berupa Peraturan Daerah yang telah diundangkan, namun juga sejak tahap Perencanaan yang berupa Naskah Akademik. Hal ini diharapkan agar masyarakat mengetahui dasar dari pembentukan suatu Peraturan Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Landak belum memiliki website resmi yang juga memuat peraturan daerah hasil inisiatif dari DPRD Kabupaten Landak, dan belum terintegrasi dengan website pusat jdihn.go.id sebagai Pusat JDIH di Indonesia.

Melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ini, diharapkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Landak dapat memiliki website JDIH dan dapat terintegrasi dengan website JDIH Pusat, agar nantinya Peraturan dapat dihimpun dengan lebih tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, sebab kesesuaian pengisian metadata produk hukum di dalam website anggota JDIH yang telah diintegrasikan dengan website JDIHN dapat tersajikan secara benar di dalam portal jdihn.go.id.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat khususnya Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH akan semakin meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku Pusat JDIH di Daerah khususnya di Kalimantan Barat, sehingga Provinsi Kalimantan Barat dapat secara terintegrasi 100% (seratus persen).

Sumber : Humas Kemenkumham Kalbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here