Kanwil Kalbar Gelar Giat Peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik

0
70

(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar Kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Naskah Akademik Tahun 2021 di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Kamis (16/12).

Kepala Bidang Hukum, Edy Gunawan, selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan adalah Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Satuan Kerja  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor: SP DIPA-013.08.2.408839/2020 tanggal 24 November 2020 dan tema pada kegiatan kali ini adalah “Dengan Penyusunan Naskah Akademik Yang Terencana, Terpadu, Sistematis dan Aspiratif Kita Wujudkan Peraturan Daerah Yang Berkualitas dan Berkepastian”.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya mengatakan sebagai negara  hukum,  segala  aspek  kehidupan  dalam  bidang  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan kenegaraan  termasuk pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum  yang  sesuai  dengan sistem  hukum  nasional.  Sistem  hukum  nasional  merupakan  hukum  yang berlaku  di Indonesia  dengan  semua  elemennya  yang  saling  menunjang  satu  dengan  yang  lain  dalam rangka   mengantisipasi   dan   mengatasi  permasalahan   yang   timbul   dalam   kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,   dan   bernegara. Dengan   status   negara   hukum,   Indonesia mewujudkan  hukum  yang  berlaku  melalui hukum  tertulis  yaitu  peraturan  perundang-undangan.

Tahap  perencanaan  merupakan  langkah  pertama  yang  dilakukan  untuk  mencapai tujuan   pembentukan   peraturan   perundang-undangan   yang   baik.   Salah   satu   kegiatan perencanaan   pembentukan  peraturan   perundang-undangan   adalah   penyusunan   Naskah Akademik.  Melalui  kajian  dan  penyusunan  Naskah  Akademik,  diharapkan  peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  dapat  memenuhi  pencapaian  tujuan  pembentukan, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

Kepala Subbidang Penyusunan Naskah Akademik Polhukampem BPHN RI, Tyas Dian Anggraeni, yang bertindak sebagai narasumber memaparkan tentang Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang maupun Peraturan Daerah).  Dengan dukungan naskah akademik yang baik diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan yang baik, aplikatif dan futuristik.

Penyusunan RUU & Raperda yang disertai Naskah Akademik yang baik akan mengurangi PUU bermasalah karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar penyusunan PUU

Kabag Peraturan Perundangundangan Kab/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Barat, Rosiana, juga menjadi salah satu narasumber pada kegiatan. Dalam paparannya yang berjudul Peran Biro Hukum & Bagian Hukum Kab/Kota Dalam Mengkoordinasikan Perencanaan Pembentukan Perda, Rosiana menjelaskan secara umum tugas Biro Hukum adalah mengkoordinasikan Kebijakan daerah dibidang Peraturan PerUUan Prov. & Kab/Kota serta BanKum & HAM.

Fungsi Biro Hukm adalah merumuskan kebijakan Pemda di bidang perUUan Prov. & Kab/Kota serta Bankum & HAM, penyelenggaraan kegiatan urusan Pemprov di bidang PerUU-an Kab/Kotaserta Bankum & HAM, pelaksanaan koordinasi dibidang PerUU-an Prov & Kab/Kotaserta Bankum & HAM, dan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas & fungsi di bidang hukum pada kab/kota

Rosiana juga menjelaskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokokpokok pikiran yg akan menjadi bahan &  dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan PerUUan.

Fungsi Penyusunan Naskah Akademik adalah :

  • Salah satu cara meminimalisasi pembentukan peraturan perUUan yang saling tumpang tindih;
  • Bahan awal bagi pemrakarsa dalam penyusunan Raperda /sebagai suatu pemikiran baru;
  • Memudahkan legal drafter dlm menyusun & menarik norma hukum bagi pembentukan peraturan perUUan;
  • Memberikan arahan bagi pemangku kepentingan yg menduduki fungsi sebagai pengambil kebijakan (decision maker), & para hakim untuk memutuskan perkara khususnya perkara yg berkaitan dg judicial review  karena dapat ditelusuri perdebatannya sampai kepada suatu norma.

Peserta pada kegiatan ini adalah Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat (zoom), Kepala Biro Hukum Provinsi/Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Zoom), Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Sumber : (Humas Kemenkumham Kalbar ) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here