Kementerian PUPR Gaet 38 Bank untuk Salurkan Subsidi Rumah Layak Huni MBR

0
88
Ilustrasi Program Perumahan untuk MBR

(Vibizmedia – Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus dukung  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan. Salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pada 2022, penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) program FLPP bekerja sama dengan 38 bank pelaksana yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara daring dengan BP Tapera pada Kamis (6/1/2022).

38 Bank tersebut terdiri dari 7 Bank Nasional antara lain BTN dan BTN Syariah, BNI, BRI, Mandiri, BSI, Artha Graha, dan Mega Syariah dan 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD) diantaranya BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Selatan Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, dan BPD Kalimantan Timur.

Selanjutnya, Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT, Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD SUmut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, BPD Jawa Barat dan Banten.

Penyaluran KPR subsidi FLPP bagi MBR ini menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang, sehingga keluhan konsumen bisa diatasi dengan baik.

“Setiap rumah subsidi yang dibangun wajib memenuhi ketentuan teknis bangunan dan kelayakan hunian rumah seperti keselamatan, kesehatan, pencahayaan dan luas minimum,” terang Menteri Basuki.

Perjanjian kerja sama ini akan menjadi pedoman dan landasan sinergi antara BP Tapera dengan bank penyalur dalam operasional penyaluran dana FLPP. Pengembalian dana FLPP dilakukan melalui KPR Sejahtera secara transparan, dan akuntabel.

“Untuk itu, dalam penyaluran dana FLPP 2022 ini, kami menginginkan komitmen Bank Penyalur FLPP dengan kewajiban untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi secara periodik,” tutur Adi Setianto-Komisioner BP Tapera.

Penandatanganan PKS disaksikan secara daring oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Syafriadi.

Emy T/Journalist/Vibizmedia
Editor: Emy Trimahanani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here