Tantangan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal)

0
259

(Vibizmedia-Kolom) Pemanfaatan dan pengembangan energi panas bumi yang sesuai secara efektif membutuhkan waktu tujuh tahun hingga pembangkit listrik tersebut beroperasi. Akan tetapi, pada realitas di lapangan, proses tersebut memerlukan waktu yang lebih lama yang dikarenakan beberapa tantangan baik dari sisi teknis, ekonomi, lingkungan, dinamika sosial. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dari pihak badan usaha dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

Area prospek berada pada kawasan hutan konservasi

Pemanfaatan panas bumi telah dapat dilaksanakan pada kawasan konservasi sebagaimana UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Akan tetapi, pemanfaatan panas bumi tersebut hanya dapat dilaksanakan pada zona pemanfaatan sebagaimana diatur pada PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam. 
Saat ini, sebagian area prospek panas bumi teridentifikasi berada pada zona inti yang belum bisa dikembangkan melalui pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Kementerian ESDM dan Kementerian LHK sedang membahas penataan zonasi agar dimungkinkan area prospek panas bumi yang berada pada hutan konservasi dapat dimanfaatkan dengan optimal. 
Selain isu zonasi, kawasan hutan konservasi yang terletak di Pulau Sumatera telah ditetapkan sebagai world heritage oleh UNESCO atas usulan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS). Sebagaimana ketentuan dari UNESCO untuk suatu kawasan yang ditetapkan sebagai world heritage tidak dapat dilakukan kegiatan penambangan. Sementara itu, regulasi di Indonesia telah menyatakan bahwa pemanfaatan panas bumi bukan dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. 
Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan position paper untuk mengusulkan pengembangan energi panas bumi pada kawasan TRHS yang tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan parameter UNESCO untuk menjaga Outstanding Universal Values (keindahan alam, kelestarian habitat, dan konservasi flora dan fauna) dalam menetapkan suatu kawasan menjadi world heritage. Pengusulan tersebut akan dibahas pada sidang world heritage committee pada Juni 2019. 
Pemanfaatan energi panas bumi pada zona pemanfaatan di hutan konservasi melalui mekanisme Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) yang saat ini masih disiapkan baik dari tata cara maupun dari kewajiban Badan Usaha untuk mengelola lingkungan.

Risiko pengembangan Energi Panas Bumi

Pengembangan energi panas bumi mempunyai beberapa risiko yang berbeda-beda di setiap tahapan. Semakin tinggi tahapan pengembangan, risiko akan semakin kecil. Grafik risiko pengembangan menunjukkan bahwa pada tahap rekonaisan risiko pengembangan dapat mencapai 100%. Selanjutnya pada tahap Survei Detil, risiko pengembangan akan turun hingga 60% dan pada tahap pengeboran sumur Landaian Suhu tingkat risiko pengembangan akan turun menjadi 50%. 
Pada tahap pengeboran eksplorasi, pengeboran sumur pertama akan menurunkan risiko menjadi 40% dan pengeboran sumur kedua akan menurunkan risiko menjadi 30%. Selanjutnya pengeboran sumur ketiga hingga kelima akan semakin memperkecil risiko pengembangan menjadi hanya sebesar 20%.Risiko pengembangan pembangkit listrik panas bumi dapat diminimalisir apabila Badan Usaha melakukan pengembangan dengan mengikuti Good Engineering Practices dan evaluasi lapangan secara komprehensif.

Efisiensi biaya untuk mencapai keekonomian harga listrik

Besaran risiko pengembangan proyek energi panas bumi dapat mempengaruhi biaya pembangkitan listrik suatu proyek PLTP. Dengan adanya kepastian pendanaan dan juga kepastian pembelian listrik oleh PLN, risiko pengembangan proyek energi panas bumi dapat berkurang sehingga tingkat pengembalian proyek panas bumi (return) masih memenuhi tingkat keekonomian atau kelayakan suatu proyek. Pada umumnya, Badan Usaha mengharapkan IRR sebesar 16%, namun dengan kepastian pendanaan dan pembelian IRR tersebut dapat turun menjadi 10% – 12%.

Ketersediaan data yang semakin lengkap akan meningkatkan tingkat kepastian cadangan. Pemerintah mendukung keterbukaan data dan informasi energi panas bumi yang telah diperoleh Badan Usaha untuk dilakukan evaluasi bersama dalam rangka mengurangi risiko pengembangan berikutnya. Keekonomian proyek PLTP dapat dicapai bersama-sama dengan melakukan efisiensi pada komponen biaya kapital, seperti efisiensi biaya pengeboran, penerapan teknologi yang tepat, dan pemanfaatan insentif fiskal.

Isu sosial


Isu sosial dapat berupa penolakan masyarakat sekitar terhadap pengembangan energi panas bumi. Penolakan masyarakat yang sering terjadi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis penolakan, yang pertama penolakan karena isu lingkungan, yaitu masyarakat khawatir dengan adanya proyek panas bumi ketersediaan air akan terganggu dan kekhawatiran kerusakan lingkungan. Penolakan yang kedua sering terjadi karena isu tanah ulayat atau tanah leluhur, yaitu masyarakat menganggap dengan adanya proyek panas bumi akan mengakibatkan hilangnya kesucian lokasi. Bentuk penolakan lain dari masyarakat berkaitan dengan isu adat istiadat daerah sekitar, masyarakat sekitar beranggapan dengan kehadiran proyek panas bumi akan mengganggu budaya dan kebiasaan masyarakat.
Proses dinamika penerimaan masyarakat dalam pengembangan energi panas bumi, sejak dalam tahap awal eksplorasi akan berdampak pada kepastian penerbitan izin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pendanaan proyek panas bumi


Permasalahan untuk kegiatan eksplorasi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan pembiayaan equity, yang mengakibatkan mayoritas pengembang panas bumi memiliki kemampuan pendanaan yang terbatas untuk dapat membiayai kegiatan eksplorasi khususnya pengeboran yang memerlukan biaya tinggi.

Tahapan pengembangan energi panas bumi dibagi dalam tiga tahap utama, yaitu tahap eksplorasi, eksploitasi dan operasi. Risiko pengembangan energi panas bumi pada tahap eksplorasi masih sangat tinggi sehingga terbatasnya lembaga keuangan, baik lokal dan internasional, yang mau memberikan pinjaman modal. Pengembang energi panas bumi harus menggunakan modal sendiri (equity) untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Oleh karena itu, badan usaha yang dapat melaksanakan proyek panas bumi sesuai dengan tata waktu pengembangan yang ideal membutuhkan kekuatan finansial yang sehat.

Sekalipun menghadapi tantangan yang tidak sedikit, PLTP patut mendapat dukungan sebab potensi Indonesia yang sangat besar. Indonesia memiliki 40% dari total cadangan panas bumi di seluruh dunia. Tersebar di seluruh nusantara potensi panas bumi Indonesia berjumlah 23.965 megawatt. Kapasitas besar panas bumi ini terjadi karena Indonesia berada pada ring of fire. PT PLN (Persero) memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan target 23% bauran EBT pada tahun 2025, dimana per 2021 target ini baru tercapai 11,5%. Salah satu upaya yang dijalankan adalah dengan menjalin kolaborasi dengan seluruh elemen dalam ekosistem ketenagalistrikan, salah satunya adalah di sektor Geothermal.

PLTP yang termasuk dalam Program Konsolidasi Geothermal

Sumber : EBTKE

PLN tetap melanjutkan pengembangan 11 WKP yang ditugaskan, meningkatkan utilisasi PLTP dengan melakukan pengembangan PLTP Small Scale, serta menjalankan program strategis pengkonsolidasian aset- aset Geothermal untuk tercapainya manfaat melalui peningkatan kemampuan pendanaan yang berimbang dengan tiga prinsip Ketahanan Energi Nasional yaitu Keamanan Pasokan, Keekonomian serta Level Emisi. Konsolidasi Geothermal menggabungkan aset pembangkit yang dimiliki oleh PLN dan Anak Perusahaan (PT Indonesia Power) dengan aset WKP milik PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE), dimana selanjutnya PLN/Grup akan menjadi salah satu pemegang saham dari PT PGE. Melalui strategi ini diharapkan PLTP Indonesia akan dimanfaatkan secara optimal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here