Kemenkumham DIY Perkuat Tusi Perencanaan Anggaran dan Teknologi Informasi di Satker Wilayah Kota Jogja

0
293

(Vibizmedia – Jogja) YOGYAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan supervisi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Wilayah Kota Jogja pada Jumat (4/2/22). Sejumlah hal yang dibahas dalam supervisi tersebut di antaranya memeriksa usulan belanja modal, pemanfataan Teknologi Informasi (TI), dan optimalisasi fungsi kehumasan.

Supervisi dilaksanakan terpusat di Rutan Kelas IIA Yogyakarta dengan dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Humas, F Surya Kumara. Kegiatan juga diikuti perwakilan dari Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Bapas Kelas I Yogyakarta, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Kegiatan supervisi dilaksanakan dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas bagi jajaran satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait perencanaan anggaran dan teknologi informasi. Peningkatan kualitas telah menjadi tuntutan di era penyelenggaraan birokrasi yang semakin transparan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Surya Kumara berharap supervisi usulan belanja modal ini bisa menghasilkan anggaran belanja modal yang tepat sasaran sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2023. Kegiatan juga dilakukan sebagai persiapan dalam penyusunan Pagu Indikatif.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga dilakukan evaluasi terkait tusi kehumasan di UPT. Surya berharap fungsi kehumasan bisa dioptimalkan untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan program kepada masyarakat.

“Tentu hal itu bisa membentuk citra positif instansi kita di masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Jika ada isu, selesaikan isu tersebut dengan tenang untuk menghindari krisis di tengah masyarakat,” ujar Surya.

Terkait pengembangan dan implementasi TI, Surya berharap agar ditingkatkan koordinasi antarinstansi dengan menciptakan komunikasi digital yang efektif dan efisien. Surya juga meminta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan didokumentasikan dengan baik serta pengolahan data disajikan dengan tepat dan akurat.

“Selesaikan dengan segera pengaduan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, diikuti dengan perbaikan sarpras dan SDM layanan spublik,” tuturnya.

Sumber : Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here