(Vibizmedia – Kalbar) Pontianak – Kanwil Kemenkumham Kalbar mengikuti Entry Meeting Badan Periksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kemenkumham tahun 2021. Dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Fery Monang Sihite, bersama Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Toman Pasaribu, Kepala Bidang Yantah, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Rupbasan, Keamanan Herry Suhasmin, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Hendri Budi Iskanto, beserta para JFT dan JFU pada Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, mengikuti acara yang di relay melalui teleconference dari Ruangan Network Operation Center (NOC). Secara langsung acara ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dan Hendra Susanto selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Bidang Polhukam, Selasa (8/2).
Kemenkumham kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan untuk tahun anggaran 2020. Capaian WTP ini membawa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyandang penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai Kementerian yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 10 kali berturut-turut pada tahun 2021.
Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa untuk mempertahankan opini dari BPK tersebut sampai tahun – tahun selanjutnya. “Opini laporan keuangan WTP yang sudah didapatkan sampai saat ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Mulai dari jajaran terendah sampai dengan tertinggi, tentunya kami berharap capaian ini mampu kita pertahankan sampai tahun – tahun selanjutnya,” tegasnya.
Sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap Kementerian/Lembaga Negara, tidak terkecuali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Hendra Susanto dalam sambutannya menyatakan salah satu hal yang penting dalam yang mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dalam laporan Kemenkumham Tahun 2021 ini adalah komunikasi yang efisien dan efektif. “Kami mendorong untuk pencegahan korupsi, percepatan penyelesaian serta tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan. Komunikasi yang efisien dan efektif perlu dibangun dalam seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab” jelas Hendra. (Foto: Alfian/ Narasi: Khaliqien).
Sumber : Humas Kemenkumham Kalbar
